Ketika Algoritma Menjadi Hakim: Perlindungan Reputasi dari Narasi Tanpa Bukti di Media Sosial

(harianSIB.com)

Dinamika mutakhir dalam bidang teknologi informasi serta telekomunikasi global telah menciptakan suatu dimensi komunikasi anyar yang didominasi oleh kehadiran media sosial. Ruang virtual saat ini menjelma sebagai arena publik terbuka tempat setiap subjek hukum bebas menyuarakan pandangan, gagasan, serta ekspresi pribadi tanpa terkendala oleh hambatan teritorial maupun temporal. Kebebasan tersebut sering kali mengalami distorsi fungsional tatkala algoritma yang diterapkan oleh platform digital justru mengambil alih peran sebagai institusi peradilan sosial. Pemrograman algoritma yang berorientasi pada peningkatan keterlibatan (engagement) audiens terbiasa mengamplifikasikan konten-konten sensasional, bermuatan kontroversi, serta narasi nirverifikasi demi mendulang atensi masif di dunia maya. Fenomena penghakiman massa virtual terjadi secara masif, menempatkan harkat serta reputasi seseorang pada posisi yang sangat rentan terhadap stigmatisasi destruktif serta pembunuhan karakter sebelum mekanisme peradilan yang obyektif dan berimbang ditegakkan.

Praktik penghakiman yang dimotori oleh sistem algoritma ini tidak sekadar menimbulkan dampak psikologis yang merugikan, melainkan turut melahirkan kerugian materiel maupun immateriel berskala besar bagi pihak korban. Dalam kajian kriminologi serta sosiologi hukum, tindakan penghakiman massa di ranah digital atau lazim dikenal sebagai cyber lynching merefleksikan adanya gejala degradasi moral komunal tatkala norma-norma kesusilaan serta kepatutan diabaikan demi memuaskan insting sesaat para pengguna internet. Ironisnya, struktur kerja algoritma digital beroperasi secara eksponensial, di mana semakin destruktif dan kontroversial suatu muatan informasi, semakin masif pula diseminasi konten tersebut menjangkau khalayak luas. Kondisi ini melahirkan siklus destruktif tatkala kebenaran substantif tertimbun di bawah gelombang disinformasi, fitnah berantai, serta opini subjektif yang sengaja dikemas menyerupai kebenaran mutlak.

Dari segi hukum positif, jaminan perlindungan terhadap kehormatan, harkat, martabat, serta nama baik setiap warga negara merupakan hak konstitusional yang dilindungi secara mutlak oleh negara. Konstitusi menempatkan hak atas perlindungan privasi serta diri pribadi sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang fundamental. Masifnya penyebaran narasi nirbukti di platform digital merupakan bentuk pelanggaran hukum yang nyata terhadap hak-hak keperdataan maupun kepidanaan subjek hukum. Negara, melalui institusi penegak hukumnya, memikul kewajiban konstitusional untuk menghadirkan kepastian hukum serta keadilan substantif bagi individu yang menjadi korban kesewenang-wenangan ekosistem digital, sehingga hukum positif tidak boleh tertinggal ataupun kalah progresif dibandingkan kecepatan evolusi teknologi algoritma destruktif tersebut.

Andi Hamzah (2008) menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap nama baik dan kehormatan seseorang merupakan esensi dari negara hukum yang beradab, di mana kebebasan individu tidak boleh diterjemahkan sebagai kebebasan untuk merusak kehormatan orang lain tanpa landasan pembuktian yang sah. Pandangan doktriner ini mempertegas bahwa kebebasan mengutarakan pendapat di media sosial bukanlah hak yang bersifat absolut tanpa batas yuridis. Ketika kebebasan tersebut melanggar batas kewajaran dengan mendiseminasikan berita bohong atau tuduhan nirdasar yang merusak martabat korban, hukum pidana wajib hadir sebagai instrumen ultimum remedium sekaligus instrumen preventif guna melindungi harkat sosial subjek hukum dari tindakan penghancuran sepihak oleh opini publik.

Baca Juga:

• Polres Batubara Intensifkan Patroli Malam, Antisipasi Begal, Balap Liar dan Gangguan Kamtibmas

Konstruksi yuridis terkait tindak pidana pencemaran nama baik di ruang siber nasional diatur secara komprehensif di dalam kerangka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta regulasi perubahannya. Sinta Dewi Rosadi (2017) menyatakan bahwa pengaturan hukum siber di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara perlindungan kebebasan berpendapat dan perlindungan hak atas privasi serta reputasi individu dari serangan digital yang destruktif. Titik krusial permasalahan ini terletak pada kapasitas aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi secara cermat batasan yuridis antara kritik konstruktif, kebebasan berekspresi, dengan tindak pidana penyebaran berita bohong serta pencemaran nama baik yang dilandasi oleh niat jahat (mens rea) untuk merugikan korban.

Dalam ranah pembuktian substantif, mekanisme pembuktian memegang peranan krusial manakala narasi nirbukti disebarluaskan secara masif melalui jaringan internet. Yahya Harahap (2006) mengemukakan bahwa suatu peristiwa hukum atau tuduhan kejahatan tidak dapat dijustifikasi hanya berdasarkan asumsi, desas-desus, atau opini kolektif, melainkan harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku. Tatkala algoritma digital membalikkan asas fundamental tersebut di mana seseorang langsung divonis bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (presumption of guilt) maka tatanan keadilan substantif mengalami keruntuhan total. Media sosial bertindak layaknya pengadilan jalanan (trial by media) yang secara sistematis mengabaikan prinsip-prinsip due process of law.

Bentuk aktual dari pelanggaran hukum di media sosial akibat amplifikasi algoritma yang tidak terkontrol mencakup berbagai tindakan destruktif. Contoh-contoh pelanggaran tersebut meliputi penyebaran tuduhan palsu mengenai tindak pidana korupsi atau kejahatan susila yang dialamatkan kepada individu tertentu tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), doxxing (penyebaran data pribadi rahasia korban ke ruang publik untuk memprovokasi massa), pembuatan narasi fitnah beruntun (character assassination) yang disebarkan melalui grup atau akun berjejaring, serta manipulasi konten visual atau audio (deepfake) untuk menjatuhkan kredibilitas profesional seseorang.

Implikasi negatif dari fenomena peradilan algoritma ini berdampak langsung terhadap kehormatan reputasi profesional serta status sosial korban di tengah masyarakat. Reputasi yang dibangun selama bertahun-tahun di atas fondasi integritas tinggi dapat musnah dalam sekejap akibat viralnya narasi sesat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Marianna Sutadi (2012) berpendapat bahwa pemulihan nama baik melalui gugatan perbuatan melawan hukum dalam ranah keperdataan memberikan ruang bagi korban untuk menuntut ganti rugi atas kerugian immateriil maupun materiil yang diderita akibat publikasi informasi palsu.

Berdasarkan sistem hukum perdata nasional, pelaku pelanggaran dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Sanksi hukum perdata yang dijatuhkan umumnya berupa kewajiban membayar ganti rugi materiil (kerugian finansial nyata yang diderita korban) dan immateriil (pencemaran nama baik, tekanan psikologis, serta hilangnya kepercayaan publik), serta perintah untuk melakukan pemulihan nama baik melalui pengumuman permohonan maaf di media massa atau platform digital terkait.

Dalam hukum pidana konvensional dan hukum siber khusus, penyesuaian regulasi telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE terbaru) serta pengintegrasian prinsip materiil ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). Berdasarkan penyesuaian tersebut, tata letak pasal dan ancaman sanksi siber yang baru telah mengalami perubahan nomor dan redaksi agar lebih akurat dan berkeadilan, antara lain: 1) Pasal 27 ayat (3) UU ITE lama yang mengatur pencemaran nama baik telah direvisi dan dipindahkan menjadi Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum baik dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Ketentuan sanksi pidananya dirumuskan dalam Pasal 45 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2024 dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); 2) Pasal 28 ayat (2) UU ITE lama mengenai penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu telah disesuaikan kembali menjadi Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 dengan penambahan frasa yang lebih spesifik untuk melindungi ketertiban umum. Sanksi pidana atas pelanggaran ini diatur secara tegas dalam Pasal 45A ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan 3) Pasal 32 UU ITE mengenai perubahan, penambahan, pengrusakan, atau penghilangan informasi elektronik milik orang lain secara ilegal tetap dipertahankan eksistensinya dalam struktur Pasal 32 UU No. 1 Tahun 2024 dengan ancaman pidana yang diperberat (dalam Pasal 48 UU No. 1 Tahun 2024) mencapai penjara hingga 8 (delapan) tahun dan/atau denda hingga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang sangat relevan diterapkan pada kasus manipulasi data atau deepfake untuk merusak reputasi korban.

Keterlibatan korporasi pengelola platform media sosial sebagai penyedia infrastruktur digital turut memunculkan diskursus yuridis yang mendalam mengenai batas pertanggungjawaban hukum korporasi. Munir Fuady (2014) menyatakan bahwa korporasi penyedia platform digital tidak boleh sepenuhnya dilepaskan dari tanggung jawab hukum tatkala algoritma mereka secara aktif mempromosikan konten-konten fitnah dan pencemaran nama baik demi keuntungan komersial. Regulasi modern menuntut adanya kewajiban bagi platform digital untuk menerapkan moderasi konten yang ketat, transparan, serta menyediakan mekanisme sanggah yang cepat bagi korban narasi tanpa bukti, guna mencegah meluasnya kerusakan reputasi di ruang publik.

Dalam perspektif instrumen perlindungan hak asasi manusia internasional, kebebasan berekspresi senantiasa dibatasi oleh kewajiban hukum untuk menghormati hak serta reputasi subjek hukum lain, sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Jimly Asshiddiqie (2015) menegaskan bahwa dalam Negara Hukum yang demokratis, kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, baik oleh institusi negara maupun "kekuasaan kolektif" massa digital yang terprovokasi oleh mekanisme algoritma. Perlindungan terhadap martabat kemanusiaan harus ditempatkan pada hirarki tertinggi di atas kebebasan komunikasi yang destruktif. Negara memikul kewajiban positif (positive obligations) untuk melindungi warganya dari ancaman perundungan siber dan pembunuhan karakter massal di ruang digital.

Langkah mitigasi guna menanggulangi problem "hakim algoritma" ini menuntut pendekatan multi-pihak yang mencakup pembaharuan produk legislasi, peningkatan literasi hukum masyarakat (legal awareness), serta penegakan hukum yang progresif dan berkeadilan. Aparat penegak hukum wajib memiliki pemahaman komprehensif terkait modus operandi kejahatan siber, disinformasi, serta manipulasi algoritma berdasarkan pembaruan regulasi terkini. Penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap para pelaku penyebar fitnah serta narasi nirbukti harus dieksekusi secara konsisten guna menciptakan efek jera (deterrence effect) bagi ekosistem pengguna media sosial.

Transformasi ruang siber manakala algoritma bertindak sebagai hakim vonis sosial terhadap reputasi seseorang tanpa melalui proses pembuktian yang adil merupakan ancaman nyata bagi kedaulatan negara hukum yang demokratis. Eksistensi perlindungan hukum yang komprehensif, mulai dari ranah konstitusional, keperdataan, kepidanaan (termasuk penyesuaian substansial dalam KUHP baru), hingga regulasi khusus siber berdasarkan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, beserta penerapan sanksi tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran seperti pencemaran nama baik (Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4)), ujaran kebencian/SARA (Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2)), dan pengrusakan informasi digital (Pasal 32 jo. Pasal 48), merupakan pilar utama penyelamatan harkat dan martabat warga negara. Melalui konsistensi penegakan hukum, penguatan literasi digital, serta akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik, dan keadilan di ruang siber dapat dipulihkan sehingga hukum positif tetap menjadi panglima tertinggi, menggantikan dominasi algoritma destruktif. (Penulis, Dosen Praktisi UNITA)

Quo Vadis Restorative Justice dan Menimbang Rasa Keadilan di Masyarakat

Digital Evidance dan Tantangan Pembuktian Kejahatan Berbasis Kecerdasan Buatan

Akhir Era Media Sosial? Zuckerberg Ungkap Realita Mengejutkan

Elon Musk Pastikan Tak Berminat Akuisisi TikTok

Dokter China Rancang Teknologi AI untuk Deteksi Kanker Payudara

Inovasi Terbaru, BYD Hadirkan Sistem Mengemudi Pintar