Diperketat ! Pengawasan Anggaran MBG Kini Libatkan Intel Kejaksaan

Besarnya dana yang langsung mengalir ke unit pelaksana di daerah inilah yang menjadi perhatian utama. Dalam praktiknya, dana tersebut digunakan untuk pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga operasional penyediaan makanan bergizi. Tanpa pengawasan ketat, celah penyimpangan dinilai cukup besar.

Di tengah kondisi tersebut, berbagai kritik publik menjadi alarm penting. Sejumlah laporan viral memperlihatkan porsi makanan yang dinilai minim, kualitas bahan yang dipertanyakan, hingga variasi menu yang dianggap tidak memenuhi standar gizi. Kritik ini memunculkan pertanyaan besar: apakah penggunaan anggaran sudah sesuai dengan ketentuan?

Menjawab hal itu, BGN menegaskan bahwa sistem pengawasan sebenarnya sudah berjalan melalui Deputi Pemantauan dan Pengawasan serta kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, keterlibatan Jamintel diharapkan dapat memperkuat pengawasan di lapangan, terutama melalui jaringan intelijen yang tersebar hingga ke daerah terpencil.

Dengan adanya intel kejaksaan di berbagai wilayah, potensi penyimpangan diharapkan bisa terdeteksi lebih dini. Pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup pemantauan langsung terhadap praktik di lapangan, termasuk kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.

Langkah ini juga menjadi sinyal tegas bagi seluruh mitra pelaksana program MBG agar menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar program ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

BGN menekankan bahwa dana yang besar harus diimbangi dengan tanggung jawab yang besar pula. Apalagi, program MBG merupakan salah satu program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi.

Berantas Korupsi di Indonesia, Jamintel Luncurkan Buku Pemberantasan Korupsi dalam Paradigma Efisiensi