Kontroversi Tim Asesor Versi Menteri HAM Natalius Pigai: Dikritik Komnas HAM, DPR hingga Amnesty

Kritik serupa disampaikan Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea. Ia menilai gagasan pemerintah menyeleksi aktivis HAM sebagai cacat logika, mengingat peran utama aktivis adalah mengawasi kekuasaan, termasuk pemerintah itu sendiri.

Menurutnya, aktivisme lahir dari kebebasan berekspresi dan kesadaran individu, bukan hasil legitimasi negara. Jika negara menentukan siapa yang layak disebut aktivis, maka hak tersebut berpotensi berubah menjadi privilege yang bisa diberikan dan dicabut sewaktu-waktu.

Marinus juga mengingatkan pentingnya peran kritik dalam menjaga demokrasi. Tanpa keberanian warga untuk mengoreksi kekuasaan, demokrasi berisiko kehilangan makna.

Penolakan juga datang dari Amnesty International Indonesia. Deputi Direktur Amnesty, Wirya Adiwena, menyebut rencana tersebut sebagai langkah mundur yang berbahaya dan mencederai prinsip dasar HAM. Ia menilai negara tidak memiliki legitimasi untuk menentukan siapa yang boleh disebut pembela HAM. Bahkan, kebijakan tersebut dianggap mengingatkan pada praktik skrining di masa Orde Baru yang digunakan untuk menyeleksi warga negara berdasarkan kepentingan penguasa.

Baca Juga:

• Menteri HAM Siapkan Tim Asesor Penentu Status Aktivis HAM

Menurut Amnesty, status pembela HAM melekat pada tindakan dan komitmen seseorang, bukan pada pengakuan administratif dari pemerintah. Negara seharusnya berperan melindungi, bukan memberi label atau mencabut status tersebut.

Menanggapi polemik yang berkembang, Natalius Pigai kemudian memberikan klarifikasi. Ia menegaskan, tim asesor dalam draf revisi UU HAM tidak bertujuan menentukan status seseorang sebagai aktivis atau pembela HAM.

Anggota DPR RI Martin Hutabarat Komit Perjuangkan Pemekaran Kabupaten Simalungun

Pengurus Garbi Binjai Ngopi Bareng dengan Wakil Ketua DPR RI

Anthon Sihombing: Membangun Pemahaman Publik Terhadap Kinerja DPR RI

Anggota DPR RI dan Pemko Harus Kerjasama Jolok Anggaran dari Pusat

Trimedya Panjaitan: Presiden Jokowi Mendapat Nilai 8 Soal Penegakan Hukum, Ketua DPR RI Saja Bisa Ditahan

Pria Ditembak 9 Kali, Keluarga Lapor Komnas HAM