Kontroversi Tim Asesor Versi Menteri HAM Natalius Pigai: Dikritik Komnas HAM, DPR hingga Amnesty

Pigai menyebut informasi yang beredar telah menimbulkan kesalahpahaman. Ia menegaskan, tujuan utama kebijakan tersebut adalah memastikan perlindungan maksimal bagi pembela HAM agar tidak dikriminalisasi.

Menurutnya, pendekatan yang digunakan berbasis pada tindakan nyata dalam suatu peristiwa, bukan label individu. Dengan demikian, perlindungan hukum termasuk kemungkinan imunitas hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar membela kepentingan publik, terutama kelompok rentan.

Ia menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem perlindungan HAM di Indonesia. Revisi UU HAM yang tengah disiapkan juga mencakup jaminan agar pembela HAM tidak dapat dipidana saat menjalankan tugas kemanusiaan.

Saat ini, draf revisi UU HAM tersebut telah disusun oleh Kementerian HAM dan direncanakan segera diajukan ke DPR RI untuk dibahas lebih lanjut. (*)

Baca Juga:

• Narkoba Sudah Merambat ke Desa dan Pelajar, Mangihut Sinaga Siap Ikut Serta Amankan Bandar Narkoba di Dairi

Anggota DPR RI Martin Hutabarat Komit Perjuangkan Pemekaran Kabupaten Simalungun

Pengurus Garbi Binjai Ngopi Bareng dengan Wakil Ketua DPR RI

Anthon Sihombing: Membangun Pemahaman Publik Terhadap Kinerja DPR RI

Anggota DPR RI dan Pemko Harus Kerjasama Jolok Anggaran dari Pusat

Trimedya Panjaitan: Presiden Jokowi Mendapat Nilai 8 Soal Penegakan Hukum, Ketua DPR RI Saja Bisa Ditahan

Pria Ditembak 9 Kali, Keluarga Lapor Komnas HAM