Pengusaha Nakal Jantungan, Purbaya Laporkan 10 Perusahaan Manipulasi Ekspor Sawit ke Prabowo

Jakarta(harianSIB.com)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan praktik manipulasi nilai ekspor komoditas crude palm oil (CPO) yang diduga dilakukan sejumlah perusahaan besar. Temuan tersebut langsung dibawa ke hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah karena praktik manipulasi dokumen perdagangan atau trade misinvoicing disebut berpotensi menggerus penerimaan negara dalam jumlah besar. Purbaya mengungkapkan, pihaknya menemukan pola permainan harga ekspor yang dilakukan secara sistematis melalui perusahaan perantara di luar negeri.

Dalam keterangannya, Purbaya menjelaskan investigasi dilakukan terhadap 10 perusahaan sawit besar di Indonesia. Dari masing-masing perusahaan tersebut, tim memilih tiga aktivitas pengapalan secara acak untuk diperiksa lebih mendalam. Hasilnya, ditemukan dugaan ketidaksesuaian antara harga ekspor yang dilaporkan di Indonesia dengan harga sebenarnya di negara tujuan.

Menurut Purbaya, modus yang digunakan cukup rapi. Perusahaan di Indonesia diduga menjual produk sawit ke anak usaha mereka di Singapura dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar. Setelah itu, barang yang sama dijual kembali ke Amerika Serikat dengan harga sebenarnya yang jauh lebih tinggi.

Baca Juga:

• Kejagung Serahkan Rp13 Triliun Hasil Sitaan Kasus CPO ke Negara, Prabowo Apresiasi Upaya Pemberantasan Korupsi

"Kapalnya langsung dari Indonesia ke Amerika, tetapi dokumennya dimainkan lewat Singapura," ungkap Purbaya dalam penjelasannya kepada media dikutip dari SabangMeraukeNEWS.com

Purbaya menyebut pihaknya melakukan pengecekan terhadap tiga pengapalan pada 10 perusahaan secara acak. Perusahaan tersebut bergerak di sektor industri kelapa sawit (crude palm oil/CPO).

"Mereka kelihatan sekali melakukan manipulasi harga ekspor ke Amerika Serikat," ujar Purbaya.

Misalnya, sebuah perusahaan mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar AS, sedangkan harga yang dibayarkan oleh pengimpor di Amerika Serikat 4,2 juta dolar AS.

"Jadi, 57 persen lebih rendah. Ada yang lebih gila lagi, satu perusahaan lagi, di sini ekspor 1,43 juta dolar AS. Di sana (impor) 4 jutaan dolar AS. Berubah harganya 200 persen. Kita mau deteksi kapal per kapal," jelas Purbaya.

Sebelumnya Purbaya menyebut praktik under invoicing seperti ini selama bertahun-tahun sulit dideteksi karena keterbatasan akses data lintas negara. Namun kini, Kementerian Keuangan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan integrasi data melalui sistem National Single Window (NSW) untuk membongkar pola tersebut.

Purbaya mengaku sengaja membentuk tim khusus yang disebut "Tim 10", berisi para ahli terbaik dari lingkungan Kementerian Keuangan. Tim ini bertugas melakukan pelacakan mendalam terhadap data ekspor dan impor dari berbagai negara mitra dagang Indonesia.

Dengan bantuan AI, pemerintah mulai bisa membandingkan harga yang dilaporkan eksportir Indonesia dengan data impor resmi di negara tujuan seperti Amerika Serikat. Dari situ ditemukan adanya disparitas harga yang sangat mencolok.

"Di Indonesia dilaporkan murah, tetapi di Amerika nilainya bisa dua kali sampai tiga kali lebih tinggi," kata Purbaya.

Temuan tersebut membuat pemerintah menduga adanya potensi kebocoran pajak dan devisa ekspor dalam skala besar. Selisih harga yang tidak tercatat di Indonesia diduga menjadi keuntungan yang disimpan di luar negeri sehingga negara kehilangan potensi penerimaan.

Presiden Prabowo sebelumnya memang telah beberapa kali menyinggung praktik manipulasi ekspor dan impor dalam berbagai kesempatan. Kepala negara bahkan menyebut praktik under invoicing sebagai salah satu penyebab kebocoran kekayaan negara selama puluhan tahun.

Dalam pidatonya beberapa waktu lalu, Prabowo mengungkapkan dugaan kerugian negara akibat manipulasi perdagangan bisa mencapai Rp15.400 triliun dalam rentang 1991 hingga 2024. Nilai tersebut berasal dari berbagai praktik pelaporan ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Prabowo juga secara terbuka meminta jajaran pemerintah melakukan pembenahan besar-besaran terhadap sistem perdagangan dan pengawasan ekspor. Ia menegaskan negara tidak boleh terus dirugikan oleh permainan dokumen perdagangan.

Presiden bahkan memberi sinyal keras kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar segera memperbaiki pengawasan. Jika tidak mampu menutup kebocoran, pimpinan lembaga terkait diminta untuk diganti.

Di tengah mencuatnya kasus ini, pemerintah juga dikabarkan tengah mengkaji pembentukan badan khusus ekspor nasional. Lembaga tersebut nantinya diproyeksikan menjadi pengelola tunggal ekspor sejumlah komoditas strategis Indonesia.

Skema itu diyakini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mempersempit ruang manipulasi harga ekspor oleh perusahaan swasta. Dalam konsep yang berkembang, eksportir harus menjual komoditas terlebih dahulu kepada badan tersebut sebelum dipasarkan ke pembeli internasional.

Meski demikian, Purbaya belum mau memberikan banyak komentar terkait rencana pembentukan badan ekspor tersebut. Ia mengatakan keputusan resmi akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo.

Kasus dugaan manipulasi ekspor CPO ini diperkirakan bakal menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk memperketat tata kelola perdagangan internasional Indonesia. Selain menyasar sektor sawit, investigasi serupa juga disebut berpotensi dilakukan pada komoditas lain seperti batu bara dan mineral.

Pemerintah berharap langkah tegas ini bisa mengurangi kebocoran penerimaan negara sekaligus meningkatkan transparansi perdagangan ekspor nasional. (*)

Genjot Ekspor Sawit, Indonesia Diminta Tembus Pasar Afrika Timur

Presiden Jokowi Minta Belanda Adil Terkait Ekspor Sawit RI ke Eropa

Kebijakan Trump akan Pengaruhi Ekspor Sawit

BPDP: Nilai Ekspor Sawit Selama 2016 Naik 8 Persen

Gunakan Dana Pungutan Ekspor Sawit untuk Peremajaan Tanaman

Ekspor Sawit ke Amerika Naik 60 Persen