KPK Nilai Izin Ketua MA Hambat OTT Hakim, MA Sebut Penting untuk Jaga Independensi

Jakarta(harianSIB.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai ketentuan yang mengharuskan izin Ketua Mahkamah Agung (MA) sebelum melakukan penangkapan atau operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum. Sebaliknya, MA menegaskan mekanisme tersebut diperlukan untuk melindungi independensi lembaga peradilan dan mencegah kriminalisasi hakim.

Pandangan itu disampaikan dalam sidang uji materi Pasal 98 dan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (24/6/2026), seperti dilansir Kompas.com.

Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi KPK, Iskandar Marwanto, mengatakan prosedur perizinan tidak lagi relevan apabila hakim tertangkap tangan melakukan tindak pidana.

"Menjadi tidak logis jika kemudian dalam tertangkap tangan pun masih diperlukan prosedur perizinan ketika seorang hakim akan ditangkap tangan karena diketahui melakukan tindak pidana," ujar Iskandar.

Baca Juga:

• Bahtiar Baharuddin Menang Praperadilan, Hakim Batalkan Status Tersangka dan Perintahkan Dibebaskan

Menurutnya, penangkapan maupun OTT merupakan tindakan paksa yang dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti. Dalam praktiknya, tindakan tersebut sering kali harus dilakukan secara cepat karena berisiko terjadi kebocoran informasi maupun penghilangan barang bukti.

Iskandar menilai penegak hukum memiliki kewajiban segera menangkap pelaku tindak pidana demi mencegah kerugian bagi hukum dan masyarakat. Ia juga menegaskan proses penangkapan semestinya tidak dibedakan berdasarkan jabatan pelaku.

Keluarga Sulaiman Adukan Dugaan Kriminalisasi ke Komnas HAM

Kemenkeu Ungkap Alasan Pencekalan Drummer Tyo Nugros

KPK Periksa 5 ASN BPK yang Terjaring OTT, Segera Tentukan Status Hukum

KPK Tetapkan Keponakan Bupati Muara Enim Jadi Tersangka Kasus Pengadaan

KPK Jelaskan Nama Raffi Ahmad Disebut di Kasus Bea Cukai

KPK OTT Edison Bupati Muara Enim