KPK Dalami Misteri Amplop Pertemuan Bupati Kuansing dan Menteri Kehutanan

Jakarta(harianSIB.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pertemuan antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Suhardiman Amby, terkait dugaan amplop yang ditinggalkan usai audiensi.

Pertemuan tersebut kini menjadi bagian dari penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Suhardiman.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, pertemuan antara Suhardiman dan Raja Juli berlangsung pada 2 Juni 2026. Penyidik membenarkan adanya audiensi tersebut dan masih menelusuri isi pembicaraan serta dugaan pemberian amplop.

"Fakta yang sudah didalami penyidik menunjukkan memang benar ada pertemuan," ujar Taufik di Jakarta, Jumat (3/7/2026) mengutip Kompas.com.

Baca Juga:

• KPK Sita 55 Kg Logam Diduga Platinum dan Rekening Rp2,27 Miliar dari Bupati Langkat

Menurutnya, seluruh fakta terkait pertemuan maupun dugaan pemberian amplop masih terus didalami. KPK juga membuka peluang memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai saksi. Meski amplop telah dikembalikan, hal itu tidak serta-merta menghapus potensi adanya unsur pidana sehingga seluruh rangkaian peristiwa tetap akan diperiksa.

Sementara itu, Raja Juli Antoni mengakui Suhardiman meninggalkan sebuah amplop usai audiensi. Namun, ia menegaskan tidak pernah membuka amplop tersebut dan langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya karena merasa tidak berhak menerima pemberian itu.

Raja Juli menjelaskan amplop dikembalikan kepada Suhardiman pada 12 Juni 2026 di Polres Kuantan Singingi setelah menyesuaikan jadwal kedinasan. Proses pengembalian didokumentasikan dan disertai tanda terima bermeterai. Ia juga menyebut amplop telah dikembalikan 17 hari sebelum operasi tangkap tangan (OTT) KPK serta memastikan tidak ada pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam perkara ini, Suhardiman Amby telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuantan Singingi dan seorang pihak swasta dalam kasus dugaan suap jabatan. KPK menduga terdapat penerimaan keuntungan tidak sah terkait proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas di wilayah tersebut.

Di sisi lain, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM mendorong KPK segera memeriksa Raja Juli Antoni sebagai saksi. Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pemberian amplop murni inisiatif Suhardiman atau berkaitan dengan adanya janji dari pihak lain terkait izin pelepasan kawasan hutan.

KPK kini terus mencocokkan keterangan para pihak dengan alat bukti yang telah dikumpulkan guna mengungkap fakta di balik dugaan pemberian amplop dan tujuan pertemuan di Kementerian Kehutanan.(*)

KPK Sita 55 Kg Logam Diduga Platinum dan Rekening Rp2,27 Miliar dari Bupati Langkat

OTT di Sumut, KPK Sita Ratusan Juta Uang Fee Proyek Diduga untuk Bupati Langkat

Menanggapi OTT KPK Menyeret Syah Afandin, Wakil Bupati Langkat Tiorita Surbakti Menangis

Tiga Pintu Ruang Kerja Bupati Langkat Disegel KPK

Bupati Langkat Dibawa ke Jakarta, KPK Dalami Dugaan Suap Proyek dan Gratifikasi

KPK: OTT Bupati Langkat Terkait Suap Proyek di Dinas Pendidikan dan Perkim