Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Papua PP Pemuda Katolik, Melkior Sitokdana, mendorong pemerintah memperkuat pelayanan kemanusiaan di Papua melalui pemberdayaan sumber daya manusia lokal serta menjamin keamanan tenaga kesehatan, guru, pilot, dan tokoh agama yang bertugas di daerah konflik.
"Kami mendorong pemerintah memperkuat kapasitas putra-putri orang asli Papua agar semakin banyak mengambil peran sebagai pilot, tenaga kesehatan, guru, dan profesi pelayanan publik lainnya di wilayah-wilayah terpencil. Selain memperluas kesempatan bagi SDM lokal, langkah ini diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat, menjaga keberlangsungan pelayanan dasar, serta mendukung terciptanya situasi yang lebih kondusif bagi pelayanan kemanusiaan," ujarnya.
Pemuda Katolik dan GAMKI juga menilai seruan para uskup di Tanah Papua serta Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menjadi pengingat bahwa setiap korban kekerasan merupakan tragedi kemanusiaan yang melukai martabat bersama.
Menutup pernyataan bersama tersebut, Sahat meminta seluruh pihak menghentikan kekerasan, melindungi pelayanan kemanusiaan dan keagamaan, serta mengutamakan keselamatan masyarakat, khususnya warga sipil yang mengungsi. Ia juga mendesak dilakukannya investigasi independen terhadap pembunuhan warga sipil dan mendorong dialog damai yang melibatkan gereja, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat sipil.
"Kami juga meminta dilakukan investigasi independen atas pembunuhan terhadap warga sipil yang terjadi baru-baru ini. Kami mendorong dilakukannya dialog damai yang melibatkan gereja, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil. Papua membutuhkan keadilan dan perdamaian, bukan kekerasan yang terus berulang," pungkas Sahat.(**)