Ombudsman RI Paparkan Capaian Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik di Hadapan Komisi II DPR

Katanya, dari sisi wilayah, Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebagai provinsi dengan jumlah laporan terbanyak, yakni 1.204 laporan. Berikutnya Kalimantan Selatan 1.088 laporan, Nusa Tenggara Timur 947 laporan, Sumatera Barat 878 laporan dan Sulawesi Selatan 764 laporan.

Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi Ombudsman untuk meminta dukungan Komisi II DPR RI dalam memperkuat fungsi pengawasan, regulasi, anggaran, kelembagaan, perlindungan masyarakat hingga revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Namun, di tengah tuntutan untuk memperluas pengawasan, Ombudsman RI masih menghadapi persoalan kapasitas di lapangan. Rata - rata setiap Kantor Perwakilan Ombudsman hanya memiliki sekitar 24 orang SDM, sementara rata-rata laporan yang diterima mencapai 568 laporan per tahun pada masing-masing perwakilan.

Persoalan lainnya adalah sarana dan prasarana. Ombudsman RI hingga kini belum memiliki gedung kantor sendiri, sedangkan sebagian besar kantor perwakilan masih menggunakan gedung milik negara dengan status pinjam pakai.

Dua Belas Isu Strategis dan Kasus Kecelakaan Kereta

Dalam RDP tersebut, anggota Ombudsman RI juga memaparkan sejumlah persoalan strategis berdasarkan bidang substansi dan wilayah kerja masing - masing. Untuk agenda pengawasan 2026, Ombudsman RI menetapkan 12 isu strategis yang dinilai memiliki prioritas serta berpotensi memberikan dampak luas terhadap masyarakat.

Surat Pertama Belum Dijawab, Pedagang Pasar Inpres Titikuning Surati Lagi Ombudsman RI

Diundang RDP di Komisi B DPRD Medan, Sejumlah Perwakilan RS Pulang Dengan Kecewa

Ketua Komisi D DPRD Medan Kecewa, Sejumlah Pimpinan OPD Pemko Tidak Hadiri RDP

Warga Pondok Bulu Simalungun Mengadu ke Ombudsman RI

Perwakilan Pemko Medan Tidak Hadiri RDP Pasar Aksara

Terkait Kecelakaan Kerja, RDP DPRD Labura dan PT SSL Diskors