Ombudsman RI Paparkan Capaian Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik di Hadapan Komisi II DPR

Jakarta(harianSIB.com)

Ombudsman RI memaparkan pencapaian kinerja pengawasan pelayanan publik sepanjang 2026 di hadapan Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Ombudsman RI tidak hanya memaparkan jumlah laporan masyarakat yang telah diselesaikan, tetapi juga mengungkap keterbatasan sumber daya dan kebutuhan penguatan kelembagaan agar pengawasan bisa memberi dampak lebih besar.

Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona mengatakan, sepanjang Januari hingga 21 Agustus 2026, Ombudsman RI telah menyelesaikan 6.074 laporan masyarakat atau 77,6 persen dari target penyelesaian sebanyak 7.825 laporan. Pada periode yang sama, Ombudsman RI menerima 9.502 laporan masyarakat dan mencatat 7.849 konsultasi dari masyarakat.

Menurut Rahmadi, angka tersebut tidak semestinya hanya dibaca sebagai capaian administratif. Bagi Ombudsman RI ukuran keberhasilan pengawasan juga ditentukan sejauh mana penanganan laporan mampu mencegah kerugian masyarakat, mengurangi pemborosan sumber daya negara, serta mendorong penyelenggara pelayanan publik memperbaiki tata kelolanya.

Baca Juga:

• Sidang RDP Penangkapan yang Dilakukan Balai Gakkum, Bebaskan Sopir dan Beri Pinjam Pakai Truk

Dikatakan, agraria jadi sektor paling banyak dilaporkan.

Data Ombudsman periode 2023–2026 menunjukkan persoalan pelayanan publik masih terkonsentrasi pada sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Agraria menjadi sektor dengan jumlah laporan terbanyak, yakni 798 laporan, disusul pendidikan 660 laporan, kepegawaian 564 laporan, administrasi kependudukan 511 laporan, serta hak sipil dan politik sebanyak 421 laporan.

Surat Pertama Belum Dijawab, Pedagang Pasar Inpres Titikuning Surati Lagi Ombudsman RI

Diundang RDP di Komisi B DPRD Medan, Sejumlah Perwakilan RS Pulang Dengan Kecewa

Ketua Komisi D DPRD Medan Kecewa, Sejumlah Pimpinan OPD Pemko Tidak Hadiri RDP

Warga Pondok Bulu Simalungun Mengadu ke Ombudsman RI

Perwakilan Pemko Medan Tidak Hadiri RDP Pasar Aksara

Terkait Kecelakaan Kerja, RDP DPRD Labura dan PT SSL Diskors