Ombudsman RI Paparkan Capaian Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik di Hadapan Komisi II DPR

Jakarta(harianSIB.com)

Ombudsman RI memaparkan pencapaian kinerja pengawasan pelayanan publik sepanjang 2026 di hadapan Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Ombudsman RI tidak hanya memaparkan jumlah laporan masyarakat yang telah diselesaikan, tetapi juga mengungkap keterbatasan sumber daya dan kebutuhan penguatan kelembagaan agar pengawasan bisa memberi dampak lebih besar.

Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona mengatakan, sepanjang Januari hingga 21 Agustus 2026, Ombudsman RI telah menyelesaikan 6.074 laporan masyarakat atau 77,6 persen dari target penyelesaian sebanyak 7.825 laporan. Pada periode yang sama, Ombudsman RI menerima 9.502 laporan masyarakat dan mencatat 7.849 konsultasi dari masyarakat.

Menurut Rahmadi, angka tersebut tidak semestinya hanya dibaca sebagai capaian administratif. Bagi Ombudsman RI ukuran keberhasilan pengawasan juga ditentukan sejauh mana penanganan laporan mampu mencegah kerugian masyarakat, mengurangi pemborosan sumber daya negara, serta mendorong penyelenggara pelayanan publik memperbaiki tata kelolanya.

Baca Juga:

• Sidang RDP Penangkapan yang Dilakukan Balai Gakkum, Bebaskan Sopir dan Beri Pinjam Pakai Truk

Dikatakan, agraria jadi sektor paling banyak dilaporkan.

Data Ombudsman periode 2023–2026 menunjukkan persoalan pelayanan publik masih terkonsentrasi pada sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Agraria menjadi sektor dengan jumlah laporan terbanyak, yakni 798 laporan, disusul pendidikan 660 laporan, kepegawaian 564 laporan, administrasi kependudukan 511 laporan, serta hak sipil dan politik sebanyak 421 laporan.

Katanya, dari sisi wilayah, Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebagai provinsi dengan jumlah laporan terbanyak, yakni 1.204 laporan. Berikutnya Kalimantan Selatan 1.088 laporan, Nusa Tenggara Timur 947 laporan, Sumatera Barat 878 laporan dan Sulawesi Selatan 764 laporan.

Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi Ombudsman untuk meminta dukungan Komisi II DPR RI dalam memperkuat fungsi pengawasan, regulasi, anggaran, kelembagaan, perlindungan masyarakat hingga revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Namun, di tengah tuntutan untuk memperluas pengawasan, Ombudsman RI masih menghadapi persoalan kapasitas di lapangan. Rata - rata setiap Kantor Perwakilan Ombudsman hanya memiliki sekitar 24 orang SDM, sementara rata-rata laporan yang diterima mencapai 568 laporan per tahun pada masing-masing perwakilan.

Persoalan lainnya adalah sarana dan prasarana. Ombudsman RI hingga kini belum memiliki gedung kantor sendiri, sedangkan sebagian besar kantor perwakilan masih menggunakan gedung milik negara dengan status pinjam pakai.

Dua Belas Isu Strategis dan Kasus Kecelakaan Kereta

Dalam RDP tersebut, anggota Ombudsman RI juga memaparkan sejumlah persoalan strategis berdasarkan bidang substansi dan wilayah kerja masing - masing. Untuk agenda pengawasan 2026, Ombudsman RI menetapkan 12 isu strategis yang dinilai memiliki prioritas serta berpotensi memberikan dampak luas terhadap masyarakat.

Salah satu pengawasan yang telah dilakukan adalah Rapid Assessment terhadap kecelakaan kereta api di Bekasi Timur pada Mei 2026. Kajian cepat tersebut menghasilkan lima rekomendasi, mulai dari percepatan perbaikan keselamatan pada perlintasan sebidang berisiko tinggi, penguatan tata kelola dan pengawasan nasional hingga evaluasi dan sistem pembelajaran setelah kejadian.

Ombudsman RI juga merekomendasikan peningkatan respons komunikasi publik ketika terjadi krisis serta penerapan hasil kajian secara terpadu oleh kementerian dan instansi terkait.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai RDP tersebut penting bagi DPR untuk melihat secara langsung kinerja dan tantangan yang dihadapi Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik.

Komisi II DPR RI menyatakan dukungan terhadap penguatan kelembagaan Ombudsman dan meminta lembaga tersebut memberi perhatian lebih pada sektor yang paling banyak dilaporkan masyarakat, terutama agraria, kepegawaian, dan administrasi kependudukan.

DPR juga mendorong agar tindak lanjut rekomendasi Ombudsman RI diperkuat melalui koordinasi dengan DPR RI.

Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan persoalan yang lebih besar dalam pengawasan pelayanan publik: penyelesaian laporan tidak selalu menjadi akhir dari sebuah persoalan. Ketika rekomendasi tidak ditindaklanjuti secara efektif, hasil pemeriksaan Ombudsman RI berisiko berhenti sebagai dokumen tanpa perubahan berarti bagi masyarakat.

Karena itu, dukungan politik dan kelembagaan dari DPR menjadi salah satu hal yang diminta Ombudsman RI dalam RDP tersebut. Penguatan tidak hanya menyangkut anggaran dan jumlah personel, tetapi juga posisi Ombudsman dalam memastikan rekomendasi pengawasan memiliki daya dorong yang lebih kuat.

RDP tersebut dihadiri sejumlah pimpinan Ombudsman RI, yakni Nuzran Joher, Abdul Ghoffar, Fikri Yasin, Maneger Nasution, Partono, Robert Na Endi Jaweng dan Syafrida R. Rasahan. Hadir pula Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pandapotan Pasaribu, para kepala biro dan inspektur, para Kepala Perwakilan, serta Kepala Keasistenan Utama Ombudsman RI.

Bagi Ombudsman RI, ribuan laporan yang masuk sepanjang 2026 pada akhirnya bukan sekadar angka dalam laporan kinerja. Setiap laporan merepresentasikan persoalan pelayanan yang dialami masyarakat, sehingga penyelesaiannya diharapkan tidak berhenti pada administrasi perkara, tetapi menghasilkan perubahan yang benar - benar dirasakan publik. (**)

Surat Pertama Belum Dijawab, Pedagang Pasar Inpres Titikuning Surati Lagi Ombudsman RI

Diundang RDP di Komisi B DPRD Medan, Sejumlah Perwakilan RS Pulang Dengan Kecewa

Ketua Komisi D DPRD Medan Kecewa, Sejumlah Pimpinan OPD Pemko Tidak Hadiri RDP

Warga Pondok Bulu Simalungun Mengadu ke Ombudsman RI

Perwakilan Pemko Medan Tidak Hadiri RDP Pasar Aksara

Terkait Kecelakaan Kerja, RDP DPRD Labura dan PT SSL Diskors