Prabowo Langsung Ratas Soal Natal dan Tahun Baru

Disukai Teroris
Ratusan konten di media sosial yang diduga bermuatan radikalisme hingga terorisme terdeteksi sepanjang 2024. BNPT mengungkapkan, salah satu penyebaran ideologi terlarang itu dari fitur grup salah satu aplikasi pesan singkat.

"Disukai oleh kelompok-kelompok ini karena dalam member itu unlimited," ucap Eddy Hartono.

Aplikasi pesan singkat yang dimaksud Eddy itu berbeda dengan aplikasi sejenis lainnya. Sebab, kata Eddy, aplikasi sejenis itu memiliki batas untuk anggota grup.

"Ada batas limitasinya tapi kalau (menyebutkan aplikasi pesan singkat) itu bebas dan juga susah untuk dideteksi," imbuh Eddy.

Terkait konten-konten tersebut, BNPT kemudian melakukan pemutusan akses atau takedown dengan bekerja sama dengan Kemkomdigi.

Berikut rincian konten anti-NKRI yang beredar di media sosial:
Instagram: 86.203,
Whatsapp: 8.506,
YouTube: 2.913,
Telegram: 4.751,
TikTok: 23.594,
Facebook: 45.449,
X: 9.535.

Meski demikian, Eddy mengatakan Telegram adalah media yang paling disenangi untuk digunakan sebagai penyebaran konten ekstremisme di internet.

"Telegram ini kenapa disenangin, disukai oleh kelompok-kelompok ini. Karena di Telegram itu unlimited, di membernya itu. Lain dengan WhatsApp ada batas imitasinya," ujarnya.

"Tapi kalau Telegram itu bebas dan juga susah untuk dideteksi, tapi kami sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan termasuk oleh Telegramnya dalam penegakkan hukum kami bisa masuk ke Telegram," sambungnya.

Pihaknya menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memblokir konten-konten itu.

"Didominasi oleh propaganda jaringan teror yang terafiliasi dengan ISIS, dengan HTI, dan JAD. Ini telah dilakukan pemutusan akses atau dilakukan takedown oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia," kata Eddy.

Eddy mengatakan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror (Densus 88) bisa melakukan pencegahan apabila muatan konten yang dimaksud sudah mengarah pada persiapan terorisme. Dasarnya, Eddy merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Densus (88) bisa melakukan upaya pencegahan, karena di dalam menurut (UU) Nomor 5 Tahun 2018, perbuatan, persiapan sudah masuk dalam bisa dipidana," ucap Eddy. (**)