Prabowo Langsung Ratas Soal Natal dan Tahun Baru

Jakarta (harianSIB.com)

Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (23/12), sekitar pukul 10.45 WIB, dan langsung melakukan rapat terbatas bersama para menteri soal Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Kepala Negara didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya tiba di tanah air setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8) di Kairo, Mesir, pada Kamis (19/12), berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin (23/12) seperti yang diberitakan Harian SIB.

Di bawah tangga pesawat, tampak menyambut kedatangan Presiden Prabowo, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Terlihat pula Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra.

Selanjutnya, Presiden Prabowo melakukan rapat terbatas dengan para pejabat penyambut di ruang tunggu naratetama Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo membahas persiapan keamanan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) yang menjadi waktu puncak pergerakan massa dan aktivitas masyarakat, sehingga memerlukan langkah-langkah keamanan untuk memastikan ketertiban dan keamanan publik.

Kepala Negara menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajarannya yang terus berusaha keras memastikan Nataru berjalan lancar.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya mitigasi antisipasi bencana.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak dan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait perkembangan cuaca terkini.

Mitigasi
Terpisah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan TNI dan Polri memitigasi aksi teror saat perayaan malam Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Terkait Nataru, kemarin kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian dengan TNI, sudah ada operasi lilin. Kami terlibat di dalamnya dalam rangka untuk mitigasi dan memantau," kata Eddy dalam pernyataan pers akhir tahun 2024 di Jakarta, Senin (23/12).

Dia mengungkapkan, BNPT sudah memiliki peta daerah rawan radikalisme di Indonesia. Kendati demikian, pihaknya belum dapat mengumumkan ihwal tersebut lantaran masih bersifat rahasia.

"Kami sudah mengetahui kantong-kantongnya, sehingga ini menjadi fokus. Jadi, yang kami anggap rawan radikalisme dan terorisme itu, kami lakukan pemantauan bersama-sama dengan aparat penegak hukum dan intelijen untuk dilakukan mitigasi," ujarnya.
"Kalau ada aja ketahuan, langsung Densus 88 tangkap," sambung dia.

Disukai Teroris
Ratusan konten di media sosial yang diduga bermuatan radikalisme hingga terorisme terdeteksi sepanjang 2024. BNPT mengungkapkan, salah satu penyebaran ideologi terlarang itu dari fitur grup salah satu aplikasi pesan singkat.

"Disukai oleh kelompok-kelompok ini karena dalam member itu unlimited," ucap Eddy Hartono.

Aplikasi pesan singkat yang dimaksud Eddy itu berbeda dengan aplikasi sejenis lainnya. Sebab, kata Eddy, aplikasi sejenis itu memiliki batas untuk anggota grup.

"Ada batas limitasinya tapi kalau (menyebutkan aplikasi pesan singkat) itu bebas dan juga susah untuk dideteksi," imbuh Eddy.

Terkait konten-konten tersebut, BNPT kemudian melakukan pemutusan akses atau takedown dengan bekerja sama dengan Kemkomdigi.

Berikut rincian konten anti-NKRI yang beredar di media sosial:
Instagram: 86.203,
Whatsapp: 8.506,
YouTube: 2.913,
Telegram: 4.751,
TikTok: 23.594,
Facebook: 45.449,
X: 9.535.

Meski demikian, Eddy mengatakan Telegram adalah media yang paling disenangi untuk digunakan sebagai penyebaran konten ekstremisme di internet.

"Telegram ini kenapa disenangin, disukai oleh kelompok-kelompok ini. Karena di Telegram itu unlimited, di membernya itu. Lain dengan WhatsApp ada batas imitasinya," ujarnya.

"Tapi kalau Telegram itu bebas dan juga susah untuk dideteksi, tapi kami sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan termasuk oleh Telegramnya dalam penegakkan hukum kami bisa masuk ke Telegram," sambungnya.

Pihaknya menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memblokir konten-konten itu.

"Didominasi oleh propaganda jaringan teror yang terafiliasi dengan ISIS, dengan HTI, dan JAD. Ini telah dilakukan pemutusan akses atau dilakukan takedown oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia," kata Eddy.

Eddy mengatakan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror (Densus 88) bisa melakukan pencegahan apabila muatan konten yang dimaksud sudah mengarah pada persiapan terorisme. Dasarnya, Eddy merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Densus (88) bisa melakukan upaya pencegahan, karena di dalam menurut (UU) Nomor 5 Tahun 2018, perbuatan, persiapan sudah masuk dalam bisa dipidana," ucap Eddy. (**)