Pemko Tebingtinggi Perkuat Kompetensi KPA untuk Cegah Korupsi dalam Pengadaan

Tebingtinggi(harianSIB.com)

Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi memperkuat kompetensi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pelatihan yang dibarengi dengan penguatan antikorupsi dan pencegahan korupsi (AKPK).

Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebingtinggi, Erwin Suheri Damanik, di aula lantai IV Gedung Balai Kota, Senin (31/8/2026).

Dalam sambutannya, Erwin menegaskan, KPA tidak cukup hanya memahami tugas dan kewenangannya secara normatif. KPA juga harus mampu memastikan seluruh tahapan pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa berjalan tepat, tertib, transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Saya berharap, setelah mengikuti pelatihan ini, bapak ibu mampu membawa pulang pengetahuan, pemahaman, sikap dan praktik kerja yang lebih baik untuk diterapkan di perangkat daerah masing-masing," ujar Erwin.

Baca Juga:

• Pimpin Apel Gabungan ASN, Sekdako Tebingtinggi Minta ASN Tak Mudah Terpancing Ujaran Kebencian di Medsos

Erwin yang didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tebingtinggi, Abdul Halim Purba, juga mengajak seluruh peserta membangun komitmen bersama dalam mengelola anggaran pemerintah secara profesional dan bertanggung jawab.

Menurutnya, pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan berpegang teguh pada aturan sehingga dapat mencegah terjadinya praktik korupsi.

"Mari kita memiliki satu komitmen bersama, mengelola anggaran pemerintah ini dengan penuh tanggung jawab, secara profesional dan sesuai peraturan," katanya.

Sementara itu, Widyaiswara Ahli Madya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sekaligus Ketua Panitia, Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya Harry, memberikan apresiasi kepada Pemko Tebingtinggi atas inisiatif dan dukungan dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut.

Menurut Harry, komitmen Pemko Tebingtinggi menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa tidak hanya dipandang sebagai bagian dari administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.

Ia menilai pelatihan tersebut memiliki urgensi strategis, terutama setelah adanya penguatan pengaturan mengenai KPA dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

Harry menjelaskan, pelatihan di Tebingtinggi merupakan pelatihan KPA piloting kedua setelah sebelumnya dilaksanakan di Bali. Karena itu, Pemko Tebingtinggi dinilai memiliki kesempatan penting untuk ikut memperkuat dan mengembangkan kompetensi KPA dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai sebuah pelatihan semata, tetapi dapat menjadi jendela sekaligus pintu masuk bagi pengembangan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih luas dan berkelanjutan," ujar Harry.

Ia berharap pelatihan tersebut memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemko Tebingtinggi.

"Semoga pelatihan ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Tebingtinggi dan pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan berintegritas," katanya.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Tebingtinggi, di antaranya kepala OPD, camat, lurah, kepala bagian, serta kepala bidang.

Turut hadir sejumlah fasilitator dari LKPP, yakni Satriyo Wibowo, Khoirunnisa, dan Gita Vini Harlia. (*)

Pimpin Apel Gabungan ASN, Sekdako Tebingtinggi Minta ASN Tak Mudah Terpancing Ujaran Kebencian di Medsos

Operasi Saber Bersinar, BNN Tebingtinggi Amankan Dua Pria dan Sabu Hampir 1 Kg

Sekdako Lantik 82 Pejabat di Lingkungan Pemko Tebingtinggi, Tegaskan Tidak Ada Jual Beli Jabatan

Polres Tebingtinggi Gelar Apel Kesiapan Penanganan Karhutla

Wali Kota Tebingtinggi Dukung Penguatan Pengawasan Keimigrasian dan Cegah TPPO

Budi Pranoto Divonis 7 Tahun 6 Bulan dalam Kasus Korupsi Smartboard Tebing Tinggi