Forum Masyarakat Berjuang Unjuk Rasa ke DPRD Sumut, Tuntut Batalkan Pencabutan Izin PT TPL

Medan(harianSIB.com)

Seratusan masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Berjuang (FMB) dari berbagai daerah di kawasan Tapanuli menggelar aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD Sumut, Kamis (16/4/2026), menuntut pemerintah segera membatalkan pencabutan izin operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL), karena dinilai berpotensi memicu gelombang PHK massal serta memperparah angka kemiskinan di daerah tersebut.

Massa aksi datang menggunakan sejumlah bus, truk, dan mobil pribadi secara beriringan. Sebelum menyampaikan orasi, mereka tampak membagikan nasi bungkus untuk makan siang bersama di depan gedung dewan di Jalan Imam Bonjol. Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan dari aparat kepolisian Polrestabes Medan.

Koordinator aksi, Paulo Manurung, bersama Ketua Forum Masyarakat Berjuang Erwin Sitorus menyampaikan bahwa penghentian operasional PT TPL berdampak langsung terhadap mata pencaharian masyarakat di sejumlah daerah.

Mereka merujuk pada kebijakan pemerintah yang disebut mencabut izin operasional PT TPL melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87 Tahun 2026 tertanggal 26 Januari 2026, setelah sebelumnya dilakukan penghentian sementara pada Desember 2025.

Baca Juga:

• Polsek Bilah Hulu Gerebek Transaksi Narkoba, 1 Ditangkap 2 Kabur

Erwin Sitorus mengatakan, sejak Januari hingga April 2026 banyak masyarakat di Kabupaten Toba kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan akibat penghentian tersebut.

"Dampaknya sangat luas, tidak hanya di Toba, tetapi juga daerah sekitar yang selama ini menggantungkan ekonomi di PT TPL," ujarnya sembari menambahkan, hingga saat ini belum ada solusi konkret dari pemerintah terhadap dampak sosial yang ditimbulkan, sehingga masyarakat menjadi resah.

Sementara itu, Pimpinan Aksi Maju Butarbutar menyebut dampak penutupan PT TPL juga meluas ke beberapa kabupaten lain, seperti Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, dan Simalungun.

"Banyak masyarakat yang terdampak, termasuk petani hutan, pelaku UMKM, hingga sektor pendukung lainnya," katanya sembari meminta anggota DPRD Sumut segera menyurati pemerintah pusat agar membatalkan pencabutan izin operasional PT TPL.

Aspirasi pengunjuk rasa diterima anggota Komisi B DPRD Sumut Manaek Hutasoit dan Arifay Tambunan seraya menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak-pihak terkait, termasuk perwakilan pemerintah pusat dan manajemen perusahaan.

Bahkan, Manaek Hutasoit dan Arifay Tambunan berjanji akan menyampaikan secara langsung aspirasi para pengunjuk rasa kepada Gubernur Sumut, agar persoalan ini mendapat perhatian serius dan dicarikan solusi terbaik yang tidak merugikan masyarakat.

"Kami akan menjembatani aspirasi ini dan memastikan adanya komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak perusahaan. Harapannya, ada kebijakan yang adil serta mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh," ujar Manaek.

Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung damai dan diakhiri dengan penyerahan tuntutan secara tertulis kepada DPRD Sumut, dengan harapan pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjawab keresahan masyarakat.(*).

Polsek Bilah Hulu Gerebek Transaksi Narkoba, 1 Ditangkap 2 Kabur

Polsek NA IX-X Ringkus Pengedar Sabu dari Gubuk Ladang Warga di Labura

GAMKI Labuhanbatu Ajak Kader Sukseskan Program PTSL 2026

PGN Raih 4 PROPER Emas dan 5 Hijau, Tegaskan Komitmen Lingkungan

HBP Ke-62, Lapas Lubukpakam Razia Kamar Hunia, 3 HP dan 6 Sajam Disita

Lapas Barus Gelar Gotong Royong di Makam Mahligai Peringati HBP Ke-62