Surat Tak Dibalas, Telepon Tak Dijawab: Ketua Karateker PD PPM Sumut Dinilai Persulit Pembentukan Pengurus Daerah

Persoalan lain yang dikeluhkannya ialah kewajiban pengambilan SK karateker secara langsung ke kantor PD PPM Sumut. Pengurus daerah menilai aturan tersebut mempersulit kabupaten/kota, terutama di tengah kemudahan teknologi komunikasi saat ini.

"Kalau memang ingin menyukseskan Musda, seharusnya dipermudah. Surat resmi bisa dikirim secara elektronik, tetapi ini diwajibkan hadir langsung minimal dua orang pengurus," katanya.

Herrisson menilai, ketentuan tersebut tidak diatur secara khusus dalam mekanisme organisasi dan justru menghambat percepatan pembentukan kepengurusan di daerah.

Dijelaskannya, pembentukan karateker dilakukan karena kepengurusan sebelumnya telah berakhir. Karateker dibentuk mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota berdasarkan mandat organisasi dari tingkat pusat.

Deni Sugara sendiri diketahui menerima mandat sebagai Ketua Karateker PD PPM Sumut dengan tugas utama melaksanakan konsolidasi organisasi dan menyukseskan pelaksanaan Musda PPM Sumut yang akan diikuti pengurus cabang kabupaten/kota.

Namun, sejumlah kader menilai pelaksanaan konsolidasi di daerah tidak berjalan maksimal dan kurang terpublikasi dengan baik kepada para veteran maupun kader di daerah.

PC PPM Kota P Siantar, Tekad Sumpah Pemuda Harus Dilestarikan Generasi Milenial

Pimpinan Pusat PPM Instruksikan Anak Pejuang Bebas Memilih pada Pilkada

Ketua PPM Medan Minta Anggota Solid Menangkan Djoss

Hindari Pemalsuan, Pengurus Pemuda Panca Marga Wajib Legalisir SK Pejuang Orangtuanya

Veteran - PPM Sumut, Ojek dan Parbecak Medan Berbagi Hewan Kurban

Frans B Sinaga SE Pimpin PPM Kota Tebingtinggi