Fraksi PDIP DPRD Medan Soroti Kebocoran PAD, Capaian Retribusi Daerah Menurun

Menurut Lily, penyajian laporan pertanggungjawaban APBD yang telah diaudit BPK seolah-olah menggambarkan tidak adanya kesalahan maupun kekurangan sama sekali. Padahal, dalam praktiknya hasil audit BPK sering kali memuat sejumlah catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan mengenai bentuk rekomendasi yang diberikan BPK serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk menindaklanjutinya.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan laporan yang disampaikan, realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 mencapai lebih dari Rp6,3 triliun atau 90,80 persen, dengan PAD mencapai lebih dari Rp 3 triliun, pendapatan transfer Rp3,1 triliun, dan pendapatan lain-lain sekitar Rp100 miliar.

Meski mengakui realisasi PAD tahun 2025 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, dari sekitar Rp2,7 triliun menjadi Rp3,3 triliun, Fraksi PDI Perjuangan menilai capaian retribusi daerah justru mengalami penurunan.

Retribusi daerah hanya terealisasi sekitar Rp107 miliar dari target Rp126,8 miliar, lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp139,9 miliar. "Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu menjadi pertanyaan serius bagi kami," kata Lily.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil penelusuran Panitia Khusus (Pansus) PAD dan Pansus Aset Daerah, ditemukan adanya kebocoran dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang disebabkan lemahnya pengawasan.