Orang Tua Siswa Diduga Keracunan MBG Lapor ke Polres Karo
Karo(harianSIB.com)Orang tua siswa korban dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo menempuh jalur hukum dengan
Medan(harianSIB.com)
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan menyoroti aspek akuntabilitas dan transparansi dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi, Senin (15/6/2026).
Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Dr. Lily, MBA, MH. Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari pertanggungjawaban keuangan daerah yang diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Lily menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun tujuh jenis laporan keuangan, yakni laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan yang dilengkapi dengan laporan keuangan perusahaan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan menilai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selama ini masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan pertanggungjawaban hukum maupun politik sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD.
Baca Juga:"Kami belum melihat adanya pertanggungjawaban yang bersifat hukum dan politik yang dapat menjadi bahan analisis dan rekomendasi DPRD untuk ditindaklanjuti melalui proses hukum apabila diperlukan," ujar Lily.
Terkait capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Medan mempertahankan opini tersebut selama enam tahun berturut-turut. Namun, PDIP mempertanyakan apakah hasil pemeriksaan BPK juga disertai catatan dan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti.
Karo(harianSIB.com)Orang tua siswa korban dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo menempuh jalur hukum dengan
Medan(harianSIB.com)Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) menurunkan dua tim medis untuk menangani dampak erupsi Gunung Sin
Humbahas(harianSIB.com)Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr Oloan P Nababan SH MH, mengharapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilka
Sibolangit(harianSIB.com)PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara (UID Sumut) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD
Medan(harianSIB.com)Jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara (Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut) secara resmi mengikuti
Sibolga(harianSIB.com)Personel Sihumas Polres Sibolga, Briptu Juhri Bintang, mengikuti pelatihan peningkatan kemampuan fotografer dan pembua
Pematangsiantar(harianSIB.com)Demi jaminan keamanan dan mutu gizi, bidang kedokteran dan kesehatan (Dokkes) Polres Pematangsiantar melaksana
Medan(harianSIB.com)Sebanyak 2.000 peserta paduan suara dari berbagai daerah di Indonesia akan tampil dalam kompetisi Toba Caldera Culture F
Medan(harianSIB.com)Anggota DPRD Sumut Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Salmon Sumihar Sagala SE menegaskan, erupsi Gunung Sinabung di Ka
Aekkanopan(harianSIB.com)Wakil Ketua II DPRD Labuhan Batu Utara (Labura), Enduard Silver Sitorus bersama Ketua Komisi C, Upik dan anggota Ko
(harianSIB.com)Perjalanan panjang penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran vital Kejaksaan Republik Indonesia. Memasuk
Sibuhuan(harianSIB.com)Bupati Padang Lawas (Palas) Putra Mahkota Alam Hasibuan SE berharap Kejaksaan terus memperkuat perannya dalam mengawa