Unjuk Rasa di DPRD Medan, HMI Minta Pemerintah Moratorium MBG

Salah satu sorotan utama adalah proses penyusunan kebijakan publik yang dinilai belum sepenuhnya berbasis riset.

Mahasiswa menilai kebijakan strategis semestinya lahir melalui proses ilmiah yang melibatkan data, penelitian, serta partisipasi masyarakat secara luas.

"Ketika riset tidak menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan, masyarakat berpotensi menjadi objek dari kebijakan yang belum teruji secara matang," ujar perwakilan mahasiswa.

Selain itu, mereka juga menyoroti rencana revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Revisi tersebut dinilai berpotensi memperluas kewenangan aparat tanpa diimbangi mekanisme pengawasan yang memadai.

Menurut mereka, dalam negara demokrasi setiap perluasan kewenangan institusi keamanan harus disertai peningkatan akuntabilitas dan pengawasan yang transparan.

Kritik terhadap revisi UU Polri disebut bukan bentuk penolakan terhadap institusi kepolisian, melainkan upaya mendorong terciptanya aparat yang profesional dan tunduk pada mekanisme kontrol demokratis.

Anggota DPRD Medan Minta Jalan Medan Labuhan yang Rusak Segera Diperbaiki

Abdul Rani Terpilih Jadi Ketua Komisi D DPRD Medan

Anggaran Revitalisasi Pendopo dan Gudang di Lapangan Merdeka Ditolak Anggota Pansus DPRD Medan

Panitia Natal Siraja Panggabean Bertemu Ketua DPRD Medan

Ketua FP Golkar dan F-PAN DPRD Medan Nilai Pemeriksaan BPK Wajar

Ratusan Petani Sirapit Unjuk Rasa di Kantor Bupati dan BPN Langkat