Unjuk Rasa di DPRD Medan, HMI Minta Pemerintah Moratorium MBG

Di bidang kesejahteraan sosial, mahasiswa meminta pemerintah mempertimbangkan moratorium Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga tersedia evaluasi menyeluruh terkait efektivitas, ketepatan sasaran, kesiapan infrastruktur, serta keberlanjutan pembiayaannya.

HMI menilai program dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar harus didukung perencanaan matang, tata kelola yang transparan, serta mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak membebani keuangan negara.

Sementara itu, Program Koperasi Merah Putih juga menjadi perhatian. Mahasiswa menilai program tersebut berpotensi menimbulkan duplikasi dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi dan koperasi yang telah berjalan.

Mahasiswa berpendapat, belum terdapat bukti yang memadai bahwa program tersebut mampu menghasilkan transformasi ekonomi desa secara signifikan dan berkelanjutan.

Pada sektor ekonomi, mahasiswa menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai mencerminkan masih rapuhnya struktur ekonomi nasional.

HMI menilai pemerintah tidak dapat semata-mata menyandarkan penjelasan pada kondisi ekonomi global tanpa menyelesaikan berbagai persoalan struktural di dalam negeri.

Beberapa persoalan yang disoroti antara lain ketergantungan terhadap impor, lemahnya industrialisasi, rendahnya tingkat hilirisasi, serta terbatasnya penciptaan lapangan kerja produktif.

Anggota DPRD Medan Minta Jalan Medan Labuhan yang Rusak Segera Diperbaiki

Abdul Rani Terpilih Jadi Ketua Komisi D DPRD Medan

Anggaran Revitalisasi Pendopo dan Gudang di Lapangan Merdeka Ditolak Anggota Pansus DPRD Medan

Panitia Natal Siraja Panggabean Bertemu Ketua DPRD Medan

Ketua FP Golkar dan F-PAN DPRD Medan Nilai Pemeriksaan BPK Wajar

Ratusan Petani Sirapit Unjuk Rasa di Kantor Bupati dan BPN Langkat