KMMS-SU Desak BPN Sumut Tertibkan Administrasi Pertanahan 15 Ha di Desa Sigara-gara

Medan(harianSIB.com)

Koalisi Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Sumut (KMMS-SU) mendesak Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut menertibkan administrasi pertanahan serta tegakkan keadilan atas sengketa tanah seluas 15 hektar lebih di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, demi terciptanya rasa keadilan bagi warga.

"Kami minta BPN Sumut dan Kejati Sumut tetap berkeadilan hukum atas tanah milik DT selaku pembeli tanah, tapi ternyata dijual KG ke salah satu perusahaan PT RRP tanpa sepengetahuan DT," ujar Koordinator KMMS-SU Ansori Ritonga kepada wartawan, Kamis (18/6/2026) di Medan.

Menurut Ansori Siregar, pihaknya juga telah melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Kejati Sumut untuk mencari keadilan bagi DT yang telah berjuang selama 28 tahun untuk mempertahankan haknya atas tanah yang kini menjadi objek sengketa.

"Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Medan telah menguatkan kepemilikan tanah terhadap DT sebagai penggugat dan menolak seluruh permohonan banding para tergugat," tandas Ansori Siregar yang mengaku prihatin atas munculnya informasi yang menyesatkan serta memutarbalikkan fakta hukum yang telah diputus pengadilan.

Baca Juga:

• Demo di Kejati Sumut, Massa Minta Usut Dugaan Penyimpangan Proyek BBWS Medan dan PUPR Simalungun

Atas dasar itu, KMMS-SU merekomendasikan sejumlah tuntutan ke Kejati Sumut untuk mengawal pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum serta mengusut oknum pimpinan BRI dan BTN, karena diduga lalai mengecek keabsahan tanah yang diajukan oleh devloper.

Selain itu, KMMS-SU mendesak Kanwil BPN Sumut menertibkan administrasi pertanahan atas objek sengketa dan menghentikan SHGB yang diajukan yang sudah dipecah menjadi 887 bagian.

"Kami juga menuntut PT RRP harus bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat di atas tanah yang masih bersengketa serta

menolak segala bentuk opini yang dinilai menggiring informasi serta merugikan perjuangan hukum terhadap DT," tambahnya.

KMMS-SU juga menegaskan bahwa tanah objek perkara telah diletakkan sita jaminan sejak tahun 2002, jauh sebelum pembangunan kawasan perumahan Pondok Alam beridiri, sehingga pihak pengembang harus bertanggung jawab kepada konsumen, apabila terdapat kerugian akibat transaksi di atas lahan sengketa.

Diakhir keterangannya, KMMS-SU juga menyesalkan adanya oknum-oknum yang sengaja memfreming dan memfitnah DT sebagai mafia tanah, padahal putusan Pengadilan Tinggi (PT) Medan sudah tepat dan bijak menolak permohonan tergugat dalam hal ini, KG, PT RRP, Bank BRI dan Kantor Badan Pertanahan Deliserdang.(*)

PN Binjai Tidak Laksanakan Eksekusi Sengketa Tanah di Jalan Anggrek

Penyampaian LPj APBD 2017 Kabupaten Deliserdang, Realisasi Pendapatan Rp 3,332 Triliun

Persoalan Sengketa Tanah di Sumut, Djoss Dorong Perda Masyarakat Adat

Daftar Pemilih Sementara di Kabupaten Deliserdang Berjumlah 1.170.543

8 Rumah Rusak Diterjang Angin Puting Beliung di Kecamatan Patumbak

Upah Minimum Kabupaten Deliserdang Ditetapkan Rp2.720.100