Pilot Asing Jadi Tersangka Penyelundupan 26 Kg Ekstasi di Bandara Soetta, Positif Tiga Jenis Narkoba
Jakarta(harianSIB.com)Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri resmi menetapkan seorang pilot maskapai asing, Mohd Saufi bin Othman,
Medan(harianSIB.com)
Sejumlah mahasiswa Program Magister Manajemen Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) mengeluhkan molornya penyelesaian studi mereka. Keterlambatan tersebut diduga dipicu kelalaian seorang oknum dosen berinisial M yang selama ini dipercaya mengoordinasikan sekaligus mengurus administrasi akademik mahasiswa.
Ketua kelas Program Magister Manajemen RPL, Fahrul Lubis, mengatakan, sebanyak 11 mahasiswa menyerahkan pengurusan administrasi kepada oknum dosen tersebut setelah dijanjikan seluruh proses akademik, mulai dari perkuliahan hingga sidang tesis, akan dibantu sampai selesai.
"Kami percaya karena sejak awal dijanjikan semua proses akan dibantu. Seluruh biaya yang diminta juga sudah kami lunasi. Harapan kami hanya ingin menyelesaikan kuliah sesuai waktu yang dijanjikan," ujar Fahrul.
Menurutnya, saat penerimaan mahasiswa baru, peserta diberi pilihan masa studi selama satu tahun atau satu tahun enam bulan. Seluruh mahasiswa di kelasnya memilih masa studi satu tahun karena sebagian besar berstatus aparatur sipil negara (ASN).
Baca Juga:Untuk mengikuti program tersebut, setiap mahasiswa membayar biaya pendidikan sebesar Rp35.150.000. Mereka mengaku mendapat penjelasan biaya tersebut telah mencakup seluruh proses akademik hingga sidang tesis dan wisuda tanpa ada biaya tambahan.
"Semua biaya sudah kami lunasi. Tidak ada tunggakan. Namun setelah itu, jadwal sidang terus tertunda tanpa kepastian," katanya.
Fahrul menjelaskan, setelah perkuliahan selesai pada 2025, mahasiswa terus menunggu pelaksanaan sidang tesis. Namun, berbagai alasan disampaikan, mulai dari proses akreditasi program studi, kendala administrasi hingga alasan teknis lainnya.
Mahasiswa juga telah beberapa kali mendatangi kampus untuk meminta penjelasan. Bahkan, mereka mengaku sudah dua kali bertemu dengan pihak universitas, namun belum memperoleh kepastian mengenai penyelesaian studi mereka.
Kekecewaan mahasiswa semakin bertambah setelah mengetahui salah seorang rekan sekelas telah lebih dulu menjalani sidang tesis tanpa sepengetahuan mahasiswa lainnya.
"Kami baru mengetahui setelah teman tersebut selesai sidang. Padahal sejak awal kami berkomitmen berjuang bersama. Kami tidak ingin ada yang diprioritaskan sementara yang lain masih tertahan," ungkapnya.
Fahrul mengaku sempat diminta menghubungi oknum dosen agar proses sidangnya dipercepat. Namun, ia menolak karena ingin seluruh mahasiswa mendapatkan perlakuan yang sama.
"Saya tidak ingin mementingkan diri sendiri. Kalau masuk bersama, kami juga ingin lulus bersama," tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan mahasiswa lainnya, Iqbal Sinulingga dan Priyo Pratomo asal Kabupaten Batubara. Mereka mengaku mengetahui program tersebut melalui surat resmi yang dikirim pihak kampus ke instansi tempat mereka bekerja pada 2025.
Setelah menghubungi koordinator program, mereka mendapat penjelasan bahwa Program Magister Manajemen RPL memang dirancang bagi ASN dengan masa studi sekitar satu tahun karena pengalaman kerja diakui melalui skema RPL. Biaya pendidikan sebesar Rp35.150.000 disebut telah mencakup seluruh proses hingga sidang tesis dan wisuda.
Berdasarkan penjelasan itu, mereka kemudian mengajak sejumlah rekan kerja mengikuti program tersebut. Perkuliahan dimulai pada Maret 2025 dan seluruh rangkaian pembelajaran selesai sesuai jadwal.
Namun, setelah seminar proposal selesai, jadwal sidang tesis tak kunjung terlaksana.
"Awalnya kami diminta menunggu jadwal sidang. Kemudian alasannya berubah menjadi menunggu akreditasi program studi. Setelah akreditasi selesai, masih ada alasan lain sehingga sidang terus tertunda," ujarnya.
Dari 14 mahasiswa dalam satu kelas, sebanyak 11 orang menyerahkan pengurusan administrasi akademik kepada oknum dosen tersebut, sedangkan tiga mahasiswa lainnya mengurus secara mandiri. Belakangan diketahui hanya satu mahasiswa yang telah mengikuti sidang tesis.
Dalam pertemuan terakhir dengan pihak kampus, mahasiswa mendapat penjelasan enam orang dijadwalkan mengikuti sidang pada awal Agustus 2026. Sementara empat mahasiswa lainnya belum dapat dijadwalkan karena persoalan administrasi, seperti data yang belum lengkap, dokumen yang terlambat diunggah ke portal, hingga berkas yang dinilai belum memenuhi ketentuan.
Mahasiswa mempertanyakan mengapa kendala administrasi tersebut baru disampaikan setelah mereka menunggu berbulan-bulan.
"Kalau memang ada kekurangan administrasi, seharusnya sejak awal diberitahukan agar bisa segera kami lengkapi," katanya.
Mereka juga khawatir empat mahasiswa yang belum memenuhi persyaratan administrasi harus kembali menunggu lebih lama atau bahkan dibebani biaya tambahan.
Karena itu, mahasiswa berharap pihak kampus segera menyelesaikan persoalan tersebut, mengevaluasi dugaan kelalaian pihak yang menangani administrasi akademik, serta memastikan seluruh mahasiswa dapat mengikuti sidang dan menyelesaikan studi tanpa perlakuan yang berbeda.
"Kami tidak mencari persoalan. Kami hanya meminta hak kami sebagai mahasiswa dipenuhi sesuai komitmen yang disampaikan saat program ini ditawarkan. Harapan kami, seluruh mahasiswa yang masih tertunda dapat segera mengikuti sidang dan menyelesaikan pendidikan tanpa ada yang dirugikan," ujarnya.
Sementara itu, Rektor III Universitas Pembangunan Panca Budi, Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp sebagaimana rilis yang diterima harianSIB.com, Kamis malam (30/7/2026), menyatakan pihak kampus telah memutuskan mahasiswa yang memenuhi syarat akan segera mengikuti sidang meja hijau.
"Sudah ada keputusan untuk disidangkan meja hijau. Untuk waktunya akan segera kami beritahukan," katanya. (*)
Jakarta(harianSIB.com)Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri resmi menetapkan seorang pilot maskapai asing, Mohd Saufi bin Othman,
Jakarta(harianSIB.com)Kejaksaan Agung kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan
Jakarta(harianSIB.com)Polemik mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal perusahaan penggilingan padi yang disebut meraup Rp2 triliu
Spanyol(harianSIB.com)Ribuan migran dilaporkan memasuki wilayah otonom Spanyol di Ceuta, Afrika Utara, Kamis (30/7/2026), sehingga memicu kr
Tapteng(harianSIB.com)Sebanyak 12 pengacara yang datang dari berbagai daerah di Indonesia menunjukkan kepeduliannya terhadap kematian Boy Si
Medan(harianSIB.com)Sejumlah mahasiswa Program Magister Manajemen Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Pembangunan Panca Budi (UN
Batubara(harianSIB.com)Komitmen mendukung program strategis nasional kembali ditunjukkan Polres Batubara. Kabag SDM Polres Batubara AKP H.W.
Medan(harianSIB.com)Tim penasihat hukum terdakwa Fitri Agust Karokaro menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari
Aekkanopan(harianSIB.com)Puskesmas Londut di Desa Perkebunan Londut, Kecamatan Kualuh Hulu, kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), meraih ju
Tanjungbalai(harianSIB.com)Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, menerima audiensi dari Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional
Medan(harianSIB.com)Sejumlah jurnalis bersama organisasi masyarakat sipil menggelar aksi damai di Pos Bloc Medan, Kamis (30/7/2026) sore seb
Sibolga(harianSIB.com)Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, bersama Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, menghadi