Komisi C DPRD SU Desak PT AIJ dan PT Dhirga Surya Segera Merger, Tekan Beban APBD Sumut

Medan(harianSIB.com)

Ketua Komisi C DPRD Sumut Rony Reynaldo Situmorang, mendesak Pemprov Sumut menggabung atau memerger Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Aneka Industri Jasa (AIJ) dan PT Dhirga Surya, untuk menekan beban anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan milik daerah.

Rony Reynaldo mengatakan, selama ini kedua BUMD tersebut dinilai belum mampu menunjukkan kinerja secara optimal, sehingga penggabungan dinilai menjadi salah satu solusi untuk menghindari pemborosan anggaran, terutama dalam hal penyertaan modal yang bersumber dari APBD Sumut.

"Ya, kita mendesak PT AIJ dan PT Dhirga Surya ini segera di-merger. Ini sudah sejak kemarin kita suarakan agar Pemprov Sumut dapat menghemat penyertaan modal," ujar Rony Reynaldo Situmorang kepada wartawan, Kamis (13/8/2029) di DPRD Sumut.

Baca Juga:

• Jelang 17 Agustus, DPRD SU Ajak Masyarakat Kibarkan Merah Putih

Menurutnya, wacana penggabungan kedua BUMD tersebut bukanlah hal baru. Bahkan, Gubernur Sumut Bobby Nasution sebelumnya juga telah menyampaikan hal serupa dalam forum resmi Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-78 Provinsi Sumatera Utara.

"Gubernur Sumut sebelumnya juga telah menyuarakan ini. Saat paripurna kemarin beliau sudah menyampaikan permohonan agar kedua BUMD ini dapat di-merger. Sejak awal, justru Komisi C yang sudah merekomendasikan ini," tuturnya.

Rony menegaskan, merger bukan semata-mata menyatukan dua perusahaan, tetapi juga bagian dari penataan kelembagaan dan pengerucutan struktur jabatan. Dengan demikian, biaya operasional dan beban anggaran pemerintah daerah diharapkan dapat ditekan.

"Kita ketahui bersama, potensi aset maupun pendapatan kedua perusahaan ini sangat minim. Makanya penting untuk digabungkan," kata anggota dewan Dapil Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun ini.

Politisi Partai NasDem ini menilai kondisi AIJ dan Dhirga Surya berbeda dengan BUMD seperti Bank Sumut dan PDAM Tirtanadi yang dinilai memiliki potensi pendapatan dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih signifikan.

Berkaitan dengan itu, Rony berharap Pemprov Sumut segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui kajian yang matang, sehingga proses merger dapat dilakukan secara transparan, terukur dan tetap memperhatikan kepentingan daerah.

"Prinsipnya, jangan sampai APBD terus terbebani oleh penyertaan modal kepada perusahaan yang belum memberikan hasil optimal. BUMD harus mampu memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah," pungkasnya.(*).

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

Bocah Pengidap HIV Terancam Diusir, Pemprov Sumut Kirim Tim ke Samosir

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut

APTISI: Kompensasi Bagi PTS yang Dimerger Tidak Terealisasi