Budi Pranoto Divonis 7 Tahun 6 Bulan dalam Kasus Korupsi Smartboard Tebing Tinggi

Sementara itu, berdasarkan dakwaan jaksa, PT Bismacindo Perkasa memperoleh smartboard tersebut dari PT Galva Technologies dengan harga Rp30 juta per unit termasuk PPN.

Jaksa menyebut terdapat kemahalan harga atau mark-up dalam pengadaan tersebut. Berdasarkan Laporan Akuntan Independen Nomor 00000/2.1349/AL/0287/1/XII/2025 tertanggal 22 Desember 2025, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut disebut mencapai Rp8.218.770.270.

Dalam perkara ini, jaksa juga mengungkap dugaan pemberian uang sebesar Rp3,2 miliar kepada Idam Khalid yang diserahkan secara bertahap oleh Bahrun Walidin, yang disebut sebagai mitra Budi Pranoto.

Usai persidangan, Budi memilih bungkam saat dikonfirmasi wartawan mengenai vonis yang dijatuhkan kepadanya.

"Gimana tanggapan abang? Tujuh tahun enam bulan, Bang?" tanya wartawan.

Namun, Budi tidak memberikan jawaban dan terus berjalan meninggalkan ruang persidangan.

Atas putusan tersebut, Budi Pranoto maupun JPU memiliki hak untuk menerima atau menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*)

Purnawirawan Jenderal Polri Divonis Bebas dalam Kasus Korupsi Smartboard Tebing Tinggi

TPL Buka Suara soal Dugaan Korupsi Transfer Pricing untuk Hindari Pajak

Sidang Waterfront City Pangururan, Saksi Sebut Seluruh Volume Pekerjaan Sesuai

Ahli Pidana Nilai Dakwaan Cacat Bisa Ganggu Pembuktian Korupsi Smartboard Langkat

RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Sebelum Desember 2026

MA Kuatkan Putusan Bebas Tiga Terdakwa Perintangan Proses Hukum Korupsi