Menguji Nurani Reformasi Pidana Indonesia Melalui Hukum Profetik

Interaksi ini merambah pada hukum persaingan usaha, di mana penegakan hukum pidana difungsikan sebagai ultimum remedium untuk menindak kartel, persekongkolan harga, dan penyalahgunaan posisi dominan yang mencekik pelaku usaha kecil serta konsumen. Keadilan profetik menginginkan iklim usaha yang sehat, egaliter, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap entitas ekonomi untuk tumbuh tanpa terhalang oleh monopolistik oligarki.

Terkait dengan hukum kesehatan, pembaruan hukum pidana yang diuji secara profetik harus mampu memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis sekaligus perlindungan maksimal bagi pasien. Malpraktik medis dan kejahatan kesehatan harus dipilah secara cermat. Hukum profetik menolak pembunuhan karakter profesional medis atas risiko medis yang tidak disengaja, namun secara tegas menindak tindak pidana korporasi farmasi, perdagangan organ tubuh, dan pengabaian keselamatan pasien yang sengaja dilakukan demi keuntungan materiil.

Dalam ranah hukum perlindungan anak dan hukum keluarga, nilai profetik menjadi benteng utama perlindungan bagi kelompok yang paling rentan. Kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan seksual terhadap anak, penelantaran keluarga, dan pernikahan anak di bawah umur merupakan bentuk kejahatan yang merusak pondasi dasar masyarakat. Penegakan hukum pidana dalam hukum keluarga difokuskan pada perlindungan hak-hak terbaik bagi anak dan pemulihan trauma korban, selaras dengan misi profetik untuk menyelamatkan generasi masa depan dari siklus kekerasan.

Keterikatan yang sama juga ditemukan pada hukum keagrariaan dan kemaritiman. Indonesia sebagai negara kepulauan, kejahatan di wilayah laut seperti pencurian ikan secara ilegal, pencemaran perairan, dan penyelundupan barang serta manusia membutuhkan penegakan hukum pidana maritim yang tangguh. Hukum profetik memandang laut sebagai sumber kehidupan dan kedaulatan bangsa yang wajib dijaga dari kerusakan serta eksploitasi ilegal yang merugikan nelayan tradisional dan merusak ekosistem bahari.

Spirit profetik ini diperkuat oleh pandangan para ahli hukum mutakhir yang menelaah arah pembaruan hukum pidana Indonesia. Barda Nawawi Arief (2023) menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari reorientasi dan revaluasi ide-ide dasar penanggulangan kejahatan yang tidak boleh melepaskan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan nilai-nilai Pancasila sebagai ruh dari hukum nasional. Kodifikasi hukum pidana baru harus mengandung pembaharuan nilai substantif yang bertumpu pada keadilan berketuhanan dan memanusiakan manusia, bukan sekadar mengganti pasal-pasal peninggalan kolonial dengan kalimat yang baru.

Mahfud MD (2023) menggarisbawahi bahwa penegakan hukum di Indonesia sering kali mengalami kebangkrutan moral karena berjalannya positivisme hukum yang kering dari nilai keadilan substantif. Ia menyatakan bahwa pembaruan hukum pidana harus diimbangi dengan moralitas profetik para penegak hukum, sebab tanpa integritas dan nilai-nilai pembebasan, hukum pidana yang paling modern sekalipun hanya akan menjadi alat legalisasi kesewenang-wenangan dan ketidakadilan bagi kelompok masyarakat yang lemah.

Marcus Priyo Gunarto (2024) menguatkan pentingnya memasukkan dimensi keadilan restoratif secara penuh dalam hukum pidana nasional. Pengujian terhadap efektivitas reformasi hukum pidana terletak pada kemampuannya memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Hukum pidana tidak boleh lagi dipandang sebagai sarana pembalasan dendam negara semata, melainkan sebagai mekanisme profetik yang memulihkan hak korban, merehabilitasi pelaku, dan mengembalikan kedamaian di tengah masyarakat.

Menhan Israel kepada Hamas: Kami Memberi Makan Monster

Tangkap Bandar Sabu Hampir 1Kg, MUI Sergai Apresiasi Kinerja Polisi

Dua Bandar Narkoba Pemilik Sabu Hampir 1 Kg Ditembak Satres Narkoba Polres Sergai

Jalan Besar Hamparan Perak Rusak Parah

Seorang Pria Bunuh 2 Anak dan Istrinya yang Sedang Hamil

Pria Ditembak 9 Kali, Keluarga Lapor Komnas HAM