Menguji Nurani Reformasi Pidana Indonesia Melalui Hukum Profetik

Harkristuti Harkrisnowo (2024) menekankan bahwa tantangan utama dari kodifikasi hukum pidana baru adalah penyelarasan antara kepastian hukum positif dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum pidana mutakhir wajib mengadopsi standar perlindungan HAM yang profetik, di mana pembatasan hak-hak individu melalui instrumen pidana harus dilakukan secara amat ketat, proporsional, dan memiliki tujuan yang sah demi melindungi kepentingan umum tanpa mengorbankan prinsip dasar kemanusiaan.

Menguji nurani reformasi pidana Indonesia melalui hukum profetik membawa kita pada kesadaran mendasar bahwa pembaruan hukum tidak boleh berhenti sebagai proyek perundang-undangan yang prosedural semata. Hukum pidana yang benar-benar tereformasi adalah hukum yang memiliki nurani, di mana setiap perumusan pasal dan penegakannya di lapangan dijiwai oleh kesadaran transendental, penghormatan pada harkat dan martabat kemanusiaan, serta keberpihakan pada pembebasan dari segala bentuk kezaliman. Keterhubungan yang erat antara hukum pidana dan seluruh cabang hukum lainnya mulai dari hukum perdata, tata negara, administrasi, lingkungan, siber, hingga hukum adat menegaskan bahwa keadilan tidak dapat dipilah-pilah secara parsial. Hanya dengan mengintegrasikan nilai-nilai profetik ke dalam seluruh urat nadi sistem hukum nasional, pembaruan hukum pidana dapat melahirkan tata hukum yang otentik, membebaskan, dan benar-benar menghadirkan keadilan yang hakiki bagi seluruh rakyat Indonesia. (Penulis, dosen praktisi Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli).

Menhan Israel kepada Hamas: Kami Memberi Makan Monster

Tangkap Bandar Sabu Hampir 1Kg, MUI Sergai Apresiasi Kinerja Polisi

Dua Bandar Narkoba Pemilik Sabu Hampir 1 Kg Ditembak Satres Narkoba Polres Sergai

Jalan Besar Hamparan Perak Rusak Parah

Seorang Pria Bunuh 2 Anak dan Istrinya yang Sedang Hamil

Pria Ditembak 9 Kali, Keluarga Lapor Komnas HAM