MBG: Program Besar Tersandung di Meja Makan

Ketiga, pengawasan harus berlapis. BGN tidak mungkin bekerja sendiri. Kementerian Kesehatan, BPOM, pemerintah daerah, dinas kesehatan, sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi dapat dilibatkan sesuai kewenangannya.

Keempat, model distribusi perlu dievaluasi berdasarkan risiko wilayah. Dapur yang melayani terlalu banyak sekolah dengan radius distribusi yang jauh berpotensi meningkatkan risiko. Model dapur dengan cakupan layanan lebih kecil dapat dipertimbangkan jika hasil kajian menunjukkan lebih aman.

Kelima, pengawasan harus dimulai dari rantai pasok. Bahan baku harus dapat ditelusuri dari pemasok hingga makanan diterima anak.

Keenam, DPR perlu menjalankan fungsi pengawasan secara substantif. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari jumlah penerima atau porsi yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas, keamanan, dan dampak program.

Jangan Mengejar Angka, Kejar Dampak

Ada kecenderungan birokrasi menilai keberhasilan melalui angka: jumlah penerima, jumlah dapur, dan jumlah porsi. Padahal program pangan tidak berhenti ketika makanan tiba di meja.

Dua Siswi Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo Dirujuk ke Jakarta

Gibran ke Korban Keracunan MBG: Butuh Rujukan ke Jakarta Kami Penuhi

Murid di 1.653 Sekolah Tak Lagi Dapat MBG

Siswi Diduga Hilang Ingatan Usai Keracunan MBG, BGN Diminta Beri Kompensasi Penuh

Dinkes Sumut Imbau Penerima MBG Teliti Sebelum Konsumsi Makanan

Wapres Gibran Kunjungi Korban Keracunan MBG di Karo