MBG: Program Besar Tersandung di Meja Makan

Pertanyaan terpenting justru: apa yang terjadi setelah makanan itu dimakan?

Apakah status gizi membaik? Apakah anak lebih sehat dan mampu belajar dengan baik? Apakah keluarga rentan mengalami pengurangan beban pengeluaran? Dan yang paling mendasar: apakah makanan tersebut aman?

UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan kewajiban negara menjamin pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Prinsip tersebut diperkuat melalui PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang kemudian diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2026. Karena itu, keamanan MBG bukan sekadar urusan teknis dapur. Ia merupakan bagian dari tanggung jawab negara.

Jangan Kehilangan Kepercayaan Publik

MBG memiliki tujuan yang terlalu penting untuk gagal. Program ini menyentuh anak-anak dan kelompok rentan sekaligus menggunakan anggaran publik dalam skala sangat besar.Karena itu, pemerintah harus memahami bahwa kepercayaan publik jauh lebih mahal daripada satu porsi makanan.

Ketika orang tua mulai khawatir anaknya sakit setelah menerima makanan dari program negara, persoalannya tidak lagi berhenti pada keamanan pangan. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan kepada pemerintah.

MBG bukan program yang harus ditinggalkan. Ia adalah program yang harus diperbaiki, diperketat, diawasi, transparan, dan dipertanggungjawabkan. Sebab makanan bergizi tidak cukup hanya mengandung protein, vitamin, mineral, dan kalori. Makanan bergizi juga harus memberikan rasa aman.

Dua Siswi Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo Dirujuk ke Jakarta

Gibran ke Korban Keracunan MBG: Butuh Rujukan ke Jakarta Kami Penuhi

Murid di 1.653 Sekolah Tak Lagi Dapat MBG

Siswi Diduga Hilang Ingatan Usai Keracunan MBG, BGN Diminta Beri Kompensasi Penuh

Dinkes Sumut Imbau Penerima MBG Teliti Sebelum Konsumsi Makanan

Wapres Gibran Kunjungi Korban Keracunan MBG di Karo