Direktur Litbang KPK: Pilkada Tahun Ini Masyarakat Berprinsip Wani Piro

Surabaya (SIB)- Praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah seakan sudah membudaya. Namun, masyarakat tidak menjamin akan memilih calon yang memberi hadiah.

Berdasarkan hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 1.200 responden di delapan kabupaten/kota se-Indonesia, 54 persen masyarakat melarang politik uang. Sedangkan 46 persen sisanya, memperbolehkan politik uang.

Direktur Litbang KPK Didik Mulyanto, mengatakan hampir semua responden mengaku mengetahui adanya politik uang dalam setiap penyelenggaraan pilkada maupun pemilihan anggota legislatif.

Politik uang ini sudah dianggap lazim oleh masyarakat kita, padahal itu jelas tidak boleh," kata Didik, di sela-sela deklarasi pemilu berintegritas yang digelar di Auditorium Rektorat Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Kamis (12/11).

Sebagian responden, kata Didik, mengaku pemberian uang atau hadiah dari paslon merupakan kecurangan. Karena, tidak sesuai moral dan tidak mengajarkan masyarakat berperilaku jujur. Sedangkan alasan masyarakat yang mau menerima, dilatarbelakangi sikap sungkan jika menolaknya.

"Pemberian itu pantas diterima sebagai tolok ukur etika. Karena sungkan menolak pemberian. Padahal, masyarakat yang menerima uang itu belum tentu memilih calon-calon yang memberikan uang," kata Didik.

Survei yang dilakukan pada April-Juni 2015 itu, lanjut Didik, tidak hanya sebatas politik uang, tetapi juga proses penyelenggaraan pemilihan serta tingkat partisipasi masyarakat. Tahun 2014 lalu, kata dia, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 80 persen se-Indonesia.

"Di tahun 2014, masyarakat secara umum memilih calon yang memiliki rekam jejak bagus. Sedangkan tahun ini cenderung pada politik praktis wani piro," kata Didik. (metrotvnews.com/q)