Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu Diusulkan Berlaku hingga DPRD

Menurut Doli, penentuan ambang batas parlemen harus mempertimbangkan dua aspek yakni, aspek representatif dan pemerintahan. Aspek pertama memungkinkan partai harus mewakili suara rakyat.

Namun, sisi lain, sistem pengambilan keputusan lewat parlemen harus tetap efektif agar pemerintahan berjalan dengan baik.

"Apalagi sistem pemerintahan kita adalah sistem presidensial, di mana memang harus didukung oleh sistem parlemen yang multi partai sederhana," kata Doli.

Doli sebelumnya mengungkap ada 10 isu perubahan dalam RUU pemilu, yang sebagian di antaranya merupakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menjabarkan, 10 poin perubahan tersebut yakni, pertama sistem pemilu legislatif. RUU Pemilu akan kembali membuka wacana perubahan sistem pemilu, apakah tetap proporsional terbuka, tertutup, atau bahkan campuran.

Kedua, wacana perubahan ambang batas parlemen. Ketiga, wacana perubahan ambang batas presiden, yang keduanya didasarkan pada putusan MK. Hingga saat ini, kata Doli, sejumlah fraksi belum satu suara soal perubahan ambang batas parlemen, meski untuk ambang batas presiden MK meminta dihapuskan.

Isu Ambang Batas Parlemen 4 Persen Rugikan Bacaleg Partai Gurem di Simalungun

Survei LIPI: Hanya 6 Parpol di Atas Ambang Batas Parlemen

Anies Singgung Elite Politik Masih Berpikir Sempit Soal RUU Pemilu

Lima Paket Isu Krusial RUU Pemilu Dibawa ke Paripurna DPR 20 Juli

Pansus RUU Pemilu Rapat Tertutup Soal Penataan Dapil DPR-DPRD

RUU Pemilu Deadlock, PAN: Jangan Dikit-dikit ke Presiden