Ini Respons Kepala BGN soal ICW Laporkan Dugaan Mark Up ke KPK

ICW juga mencatat adanya dugaan mark up anggaran Rp 49 miliar lebih. Hitung-hitungan ICW seharusnya pengadaan hanya bernilai sekitar Rp 90 miliar, namun biaya yang sudah direalisasikan BGN Rp 141 miliar.

"Dan yang terakhir, ini yang menjadi salah satu temuan kami paling kunci, adalah patut diduga adanya mark up terkait dengan sertifikasi halal sekitar Rp 49 miliar," tuturnya.

"BGN itu melakukan pengadaan empat tahap sertifikasi halal, itu diketahui ada sekitar Rp 141 miliar nilai yang direalisasikan, yang mana bagi kami patut diduga adanya markup dari pengurusan jasa sertifikasi halal yang dilakukan oleh BGN," tambah dia.

Terpisah, Jubir KPK Budi Prasetyo menyebut laporan masyarakat tersebut dalam tahapannya akan dilakukan klarifikasi lebih lanjut. Perkembangan pengusutannya akan disampaikan langsung kepada pelapornya.

"Dari laporan itu tentu nanti tahapannya akan dilakukan telah dan klarifikasi oleh tim di pengaduan masyarakat. Dan setiap progresnya, kami juga akan sampaikan kepada pihak pelapor," kata Budi, dikutip Jumat (8/5).

Budi menjelaskan di KPK sendiri soal program MBG sudah melakukan kajian. Dalam kajiannya KPK sudah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada BGN.

"Baik dari sisi regulasinya, bisnis prosesnya, maupun kondisi di lapangan. Dan bagaimana pemangku kepentingan ini sebaiknya juga menggandeng para pemangku kepentingan lainnya," sebutnya. (*)

Polri dan Pemprov Papua Dapat Nilai Terendah dalam Survei Integritas KPK

12 Jam Diperiksa KPK, Remigo Keluar Pakai Rompi Oranye

DPRDSU Apresiasi KPK Tangkap Bupati Pakpak Bharat

Remigo Berutu Terjaring KPK

Beri Dukungan, Aktivis Berharap KPK Periksa Sejumlah Pejabat Pemkab Asahan

Isu Berhembus Kuat, KPK Periksa Sejumlah Pejabat Pemkab Asahan?