Buka PKA, Kabadiklat Kejaksaan RI, Dr Harli Siregar : Kemampuan Teknis Saja Tidak Cukup

Jakarta(harianSIB.com)

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan RI, Dr Harli Siregar, mengatakan, sebagai institusi penegak hukum, Kejaksaan dituntut tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional, tetapi juga mampu menjadi organisasi yang adaptif dan proaktif dalam menghadapi tantangan global serta dinamika tata kelola pemerintahan modern.

Hal tersebut antara lain disampaikan Harli Siregar dalam sambutannya, saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Kejaksaan RI Angkatan I dan II Tahun 2026 secara virtual dari Command Center Gedung Wira Badiklat Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Oleh karena itu menurut Harli, peserta PKA juga dituntut mampu mendorong inovasi pelayanan publik, meningkatkan kemampuan strategis, serta memperkuat budaya komunikasi organisasi yang mendukung resiliensi.

Untuk itu ia mendorong peserta PKA agar mampu mengimplementasikan sejumlah langkah strategis, antara lain membangun kepemimpinan adaptif dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca Juga:

• Badiklat Kejaksaan RI dan BNSP Perkuat Kompetensi Jaksa Melalui Sertifikasi Profesional

Lalu melaksanakan transformasi digital, menerapkan manajemen risiko, mengembangkan SDM yang unggul dan modern, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.

"Kemampuan teknis saja tidak cukup. Para peserta juga dituntut memiliki keterampilan prososial, seperti empati, komunikasi efektif, dan kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor," katanya.

Kompetensi tersebut dinilai penting untuk membangun public trust terhadap Kejaksaan sebagai salah satu pilar keadilan.

Oleh karena itu PKA bukan sekadar proses peningkatan kompetensi teknis, tetapi merupakan momentum strategis untuk membentuk pemimpin tingkat administrator yang adaptif, inovatif, berintegritas, dan mampu menjadi agen perubahan di lingkungan Kejaksaan.

"Badan Diklat Kejaksaan RI harus menjadi mercusuar perubahan. Tidak hanya menghasilkan aparatur yang cakap secara teknis, tetapi juga menciptakan pemimpin masa depan yang memiliki keberanian moral, visi yang besar serta ketajaman analisis dalam penegakan hukum," ujar Harli.

PKA Angkatan I dan II Tahun 2026 dilaksanakan dengan metode blended learning, mulai 20 Agustus hingga 11 Desember 2026. Pelatihan ini diikuti para pejabat administrator atau pejabat eselon III di lingkungan Kejaksaan RI.(**)

40 Inovasi Pelayanan Publik RI akan Dipamerkan di Ajang Dunia

Bupati Deliserdang Terima Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Dari Menpan RB

FMPAB Meminta Komisi Kejaksaan RI Segera Tindak Oknum Jaksa Nakal di Kejari Dairi

Mantan Plt Kadis PKAD Sibolga Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi di Pengadilan Tipikor Medan

Program u00e2u20acu0153Cerdasu00e2u20acu009d Bupati Deliserdang Peroleh Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2016 dari Menpan-RB

Program u00e2u20acu0153Cerdasu00e2u20acu009d Bupati Deliserdang Raih u00e2u20acu0153TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2016u00e2u20acu009d