Jakarta (SIB)Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan,
Presiden Prabowo Subianto menekankan empat isu penting dalam
sidang kabinet paripurna.
Prabowo meminta jajarannya menindak tegas judi online (judol) hingga
narkoba dan korupsi.
"
Presiden juga menekankan, ada empat persoalan penting yang kita tidak boleh main-main untuk mengatasinya. Yang pertama adalah persoalan judi online, yang kedua adalah persoalan
narkoba, yang ketiga persoalan penyelundupan, dan yang keempat soal korupsi," kata Hasan saat jumpa pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dilansir Harian SIB, Rabu (6/11).
Hasan mengatakan,
Prabowo meminta aparat penegak hukum tidak ragu memberantas masalah-masalah tersebut.
"
Presiden meminta untuk keempat persoalan tadi, penegak hukum tidak boleh ragu untuk menegakkan hukum. Jadi,
Jaksa Agung, kepolisian, yang diminta oleh Bapak
Presiden, jangan ragu untuk menindak tegas soal empat hal tadi," ujar Hasan.
BersinergiSementara itu,
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan pesan
Prabowo agar semua pihak bersinergi untuk memberantas judi online. Ia menegaskan pemberantasan judi online membutuhkan kerja sama antarlembaga.
"Pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik. Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga,
Polri,
Jaksa Agung, kemudian juga
Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup tiga itu, tapi semuanya bekerja sama, tidak boleh ada beking-bekingan. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membekingi, yang membantu atau apa pun itu," ujarnya.
"Jadi saya rasa kali ini pernyataan beliau kembali tegas terkait perang terhadap judi online. Beliau mengingatkan bahwa korbannya adalah masyarakat yang tidak mampu sebagian besar. Jadi tidak boleh lagi ada kongkalikong. Ini juga mengutip persis ucapan beliau 'Bekerja sama, bersatu, untuk melawan judi online'," lanjut Meutya.
Selain itu, Meutya meminta masyarakat bersabar pihaknya masih melakukan audit terkait kasus judi online yang berkembang.
"Mohon bersabar, kami belum bisa melakukan audit, perubahan, terutama dari sisi teknologi, karena memang semua sedang dalam pengawasan dan penyidikan kepolisian," ujarnya.
Tak RaguDi sidang kabinet itu,
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, akan melakukan lawatan ke sejumlah negara untuk bertemu pemimpin negara tujuan.
Prabowo mengatakan kepada anggota Kabinet Merah Putih untuk tak ragu menelepon jika ada masalah di Tanah Air.
Hal tersebut diungkap
Prabowo dalam sambutannya saat sidang kabinet yang digelar di kantor
Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11).
Prabowo menyinggung teknologi modern sehingga pertemuan bisa digelar di manapun.
"Karena itu saya merasa perlu untuk kumpulkan Saudara-saudara, menyampaikan beberapa pengarahan selama saya sedang berada di luar negeri. Tapi saya kira dengan teknologi sekarang, ada video conference dan sebagainya, jadi hal-hal yang saya anggap penting kita bisa melaksanakan suatu pertemuan melalui video conference ini," kata
Prabowo.
Prabowo juga meminta kepada jajarannya untuk menelepon langsung jika merasa ada kendala atau ada hal kurang jelas dari Menteri Koordinator.
Prabowo ingin semua menterinya mengesampingkan sistem protokoler.
"Dan saya juga menyampaikan ke Saudara-saudara jangan ragu kalau ada masalah apa pun, kalau Saudara sudah menyampaikan ke Menko tapi Saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghadap menghubungi saya, juga jangan ragu-ragu untuk telepon saya. Saya terbuka, Saudara-saudara boleh telepon langsung," ujarnya.
"Kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, kita ini kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Saya menduduki posisi mungkin bisa dianggap pemimpin dari pada tim kita. Memang saya mandataris, saya menerima mandat dari rakyat bersama Saudara Wapres, tapi kita adalah sama dalam kewajiban tanggung jawa kepada rakyat," ujarnya.
Tak PerluMeski begitu,
Prabowo meminta agar hal yang rawan untuk tidak melalui telepon.
Prabowo menyinggung di era modern saat ini banyak sekali hal-hal yang tidak diinginkan.
"Jadi silakan gunakan teknologi tapi hal-hal rawan tidak perlu lewat telepon, ini zaman modern banyak telinga ingin dengar. Jadi kalau Saudara ingin menyampaikan hal penting silakan, saya membuka pintu," ujarnya.
Pakai GajiKepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
PPATK) Ivan Yustiavandana menyampaikan pelaku judi online (judol) telah merambah ke berbagai wilayah dan tingkatan masyarakat. Dia mengatakan, saat ini terjadi fenomena pelaku judi online menyisihkan hingga 70% penghasilannya untuk deposito judol.
"Tadi Pak Stevano (Stevano Rizki Adranacus) katakan di NTT segala macam, kita lihat benar TPPO itu banyak di sana. Ini kita nggak sentuh semua wilayah, tapi kecenderungan pelaku judi online memang merambah hampir di setiap wilayah," kata Ivan dalam rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).
"Nah, ini menarik, penggunaan dana judi online dibandingkan dengan penghasilan, jika kita lihat penghasilan orang dibandingkan beberapa yang dia pakai itu hampir 70% penghasilan legal dia digunakan untuk judi online," lanjut dia.
Ivan mengatakan fenomena pada tahun-tahun sebelumnya masyarakat menggunakan sepersepuluh gajinya untuk judi online. Sementara saat ini dia menyebutkan masyarakat dapat menyisihkan sebagian besar gajinya.
"Kalau dulu orang terima (gaji) Rp 1 juta hanya akan menggunakan Rp 100 ribu, Rp 200 ribu untuk beli (slot judi) online. Sekarang sudah sampai 900 ribunya dia gunakan untuk judi online. Jadi kita lihat semakin addict-nya masyarakat untuk melakukan judi online," tutur Ivan.
"Nah jumlah yang terbesar para pelaku judi online kita itu masyarakat yang berpenghasilan yang melakukan deposit yang kecil yang bawah. Jadi depositnya cenderung Rp 100 ribu sampai Rp 1 juta," lanjut dia.
Berdasarkan data yang dipaparkan Ivan, perputaran transaksi terkait judi online pada 2021 mencapai Rp 57,91 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 104,42 triliun.
Perputaran transaksi pada 2023 melonjak menjadi Rp 327,05 triliun. Sedangkan pada semester pertama 2024 sudah mencapai Rp 174,56 triliun.
"Perkembangan transaksi juga mengalami peningkatan. Transaksi di tahun 2024 semester satu saja sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari satu tahun penuh di tahun 2022. Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48%," ucap Ivan.
Ivan pun mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan transaksi judi online semakin meningkat. Salah satunya, kata dia, nominal deposito untuk slot judi online kini dapat dijangkau masyarakat bawah hingga sebesar Rp 10 ribu.
"Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta. Nah sekarang bisa Rp 10 ribu kita sudah melihat ada seorang bisa judol. Itu lah membuat transaksi semakin masif," jelas Ivan.
Ivan mengatakan, transaksi judi dengan nominal kecil ini pun dapat diakses anak-anak, termasuk usia kurang dari 10 tahun.
"Umur pemain judi online cenderung semakin merambah ke usia rendah, usia kurang dari 10 tahun ini kita melihat. Jadi populasi demografi pemainnya semakin berkembang," ujarnya.
Total PerputaranDalam rapat itu, Ivan menyampaikan pihaknya telah menganalisis judi online (judol) dengan total perputaran dana mencapai Rp 13,2 triliun pada periode Januari-Juni 2024.
Ivan menekankan komitmen lembaganya dalam menumpas judi online. Ivan mengatakan
PPATK telah membuat setidaknya sebanyak 10 Laporan Hasil Analisis (HA) dengan total perputaran dana judi online mencapai belasan triliun.
"
PPATK juga mendukung upaya pemberantasan judi online melalui hasil analisis sebanyak 10 Laporan Hasil Analisis dengan total perputaran dana Rp 13,2 triliun," ujar dia.
Ivan menjelaskan bahwa
PPATK juga mengungkap transaksi tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait tindak pidana narkotika. Ivan mengatakan perputaran dana itu mencapai Rp 16,8 triliun.
"Selain itu
PPATK juga turut berkontribusi dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika terdapat 41 laporan dengan total perputaran dana Rp 16,8 triliun," kata Ivan.
"
PPATK akan senantiasa fokus pada berbagai kegiatan yang mendukung rencana kerja pemerintah yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM di Indonesia melalui penerapan pola kerja baru. Untuk itu kami berkomitmen dalam pengelolaan APBN secara transparan dan akuntabel," sambungnya. (**)
