Jakarta
(harianSIB.com)Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengancam
mencopot kepala Bulog di daerah jika membeli gabah di bawah
harga pembelian pemerintah (HPP) yakni Rp 6.500/kg.
Hal ini ia ungkapan dalam pidatonya di acara Sarasehan Ulama Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU yang digelar di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Selasa (4/2) seperti yang diberitakan Harian SIB.
"Kalau ada di bawah itu, Kepala Bulog Kabupaten hari itu juga kita ganti. Tidak boleh tawar menawar," katanya.
Ia juga mengatakan akan mengganti selisih kekurangan harga jika gabah petani dibeli di bawah harga Rp 6.500/kg. Zulhas mengatakan, langkah ini untuk memastikan kesejahteraan petani di Indonesia.
"Saya kemarin baru balik dari Banyuwangi dan ketemu petani di sana mau panen. Saya bilang kalo ada
harga gabah di bawah Rp 6.500/kg saya yang tanggung jawab. Itu komitmen pemerintah," katanya.
Disetop
Sementara itu, Badan Pangan Nasional mengatakan penyaluran bantuan pangan beras dan beras murah Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) disetop sementara. Langkah itu dilakukan dalam rangka menjaga
harga gabah agar tidak anjlok.
"Dalam dua bulan ini, untuk SPHP dan bantuan pangan itu sementara ditiadakan. Karena kalau kita terus membanjiri pasar, maka
harga gabah tidak akan naik-naik," kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, di rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (4/2).
Arief menjelaskan, langkah itu dalam rangka menjaga harga di hulu yaitu petani, mengingat panen raya akan segera dimulai. Apalagi saat ini
harga gabah di beberapa daerah masih di bawah
harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500/kg.
"Jadi menyeimbangkan hulu dan hilir, tentunya ini yang dilakukan pemerintah dan kesimbangan ini yang dijaga. Inflasi kita terbaik dari tahun 1956, di sisi lain kita harus meningkatkan kesejahteraan petani," jelasnya.
Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono, penyaluran bantuan pangan dan beras SPHP yang diputuskan untuk 6 bulan selama 2025, sementara ditunda.
"Untuk 6 bulan ke depan sementara ini bantuan pangan belum dilakukan untuk menjaga stabilitas
harga gabah itu sendiri," jelasnya.
Saat ini Bulog tengah ditugaskan untuk menyerap harga beras sebanyak 3 juta ton. Target ini dilakukan selama masa panen raya.
Akan Disalurkan
Sebelumnya, diketahui bantuan pangan beras dan SPHP akan disalurkan selama enam bulan di 2025. Hal ini dikatakan Arief dalam keterangan tertulis, dikutip, Selasa (31/12).
"Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama 6 bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang 4 bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya," kata Arief.
Arief mengatakan pihaknya siap mendistribusikan 960 ribu ton beras ke-16 juta penerima bantuan pangan (PBP) di 2025 selama enam bulan. Hal ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah.
"Kita pahami untuk bantuan pangan beras di 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, kita fokuskan pada kelompok desil 1 dan 2, serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal," jelas Arief.
DiundurNamun Zulhas menegaskan, bantuan pangan dan beras murah SPHP tidak dihentikan.
Ia mengatakan, bantuan beras hanya diundur distribusinya lantaran musim panen terjadi lebih cepat tahun ini. Zulhas mengatakan, panen raya tahun ini terjadi pada Februari, Maret, dan April.
"Nggak disetop. Bantuan pangan karena sekarang lagi panen raya, Februari, dan Maret, dan April setelah itu," kata Zulhas.
Zulhas menjelaskan, penundaan bantuan beras dilakukan untuk menjaga harga di pasar. Menurutnya, harga beras akan anjlok jika bantuan disalurkan seiring musim panen berlangsung.
"Jadi kita nggak boleh bagi dulu dong nanti harganya kan, harga di petaninya turun, karena harga di petani harus Rp 6.500," tegasnya.
Kendati begitu, Zulhas belum dapat memastikan kapan bantuan beras akan disalurkan. Ia mengaku akan kembali menggelar rapat bantuan beras pada April.
"Kami rapatnya di April, rapatnya nanti, belum tentu kapannya (bantuan beras dimulai)," tutupnya.
Serap
Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan pada saat puncak panen Januari hingga April 2025, diprediksi produksi beras di Indonesia naik 50 persen dibandingkan tahun lalu.
Dia mengatakan, perkiraannya pada Januari hingga April ada surplus beras hingga 4 juta ton gabah, dengan total produksi 13-14 juta ton.
"Total produksi sampai Maret 8 juta ton, kemudian sampai April perkiraan 13-14 juta ton. Artinya apa? Januari sampai April ada surplus 4 juta ton. Saya ulangi, perkiraan sampai April ada surplus itu 4 juta ton," ungkap Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).
Amran melanjutkan, 4 juta ton gabah itu harus diserap oleh Bulog. Sebab, selama ini masih banyak sekali penyerapan gabah di tingkat petani yang berada di bawah HPP Rp 6.500 per kilogram (kg). Total 70% gabah di Indonesia diserap perusahaan penggilingan dengan di bawah HPP.
"Nah, 4 juta ton ini, ini yang harus diserap oleh Bulog. Sekarang ini posisi hari ini average harga seluruh Indonesia itu di bawah HPP. Nah, ke depan kami diminta, diperintahkan oleh bapak presiden untuk mempercepat serap gabah, karena ini adalah momentum yang paling baik," sebutnya.
Lebih lanjut, Amran mengatakan, Prabowo juga memberikan suntikan modal besar kepada Bulog untuk menyerap gabah surplus di tingkat petani, jumlahnya mencapai Rp 16,6 triliun. "Bahkan, bapak presiden kemarin karena kondisi modal Bulog kurang, beliau mengucurkan langsung tanpa bunga. Itu Rp 16,6 triliun rupiah untuk Bulog," beber Amran.
Dia menyatakan, saat ini pencairan suntikan anggaran tersebut sudah diproses, bahkan Amran meyakini sudah diterima oleh Bulog secara kontan. Dengan begitu, Bulog bisa menyerap gabah.
"Sekarang sudah diproses. Kalau tidak salah, mungkin uangnya sudah ditransfer ke Bulog. Jadi semua kebutuhan, kemudian persiapan gudang, dana, semua sudah diberikan oleh bapak presiden," tegas Amran.
LaporTerpisah, Perum Bulog mencatatkan jumlah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 1.947.778 atau 1,95 juta ton per Februari 2025, menjelang Ramadan dan Hari Raya Lebaran. Adapun posisi stok terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono. Berdasarkan bahan paparan yang ia sajikan, stok beras terbanyak berada di Jawa Timur dengan 458.156 ton, disusul Jakarta-Banten 322.909 ton, dan Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat 233.296 ton.
"Secara umum komoditas beras cadangan pemerintah 1,947 juta," kata Wahyu dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).
Selanjutnya, stok tepung terigu mencapai 117 ton, minyak goreng 5.199 kiloliter (KL), gula pasir 13.612 ton, dan telur 5 ton. Kemudian untuk komoditas jagung PSO sebanyak 54.995 ton, serta jagung dalam konteks komersial 18,2 ribu ton.
Selain itu, dalam rangka menjamin stabilitas harga dan ketersediaan stok cadangan pangan nasional, Perum Bulog menjalankan penugasan pengadaan gabah dan beras dalam negeri berdasarkan ketentuan yang telah diterapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Ketentuan ini meliputi keputusan Kepala Bapanas RI Nomor 2 tanggal 14 Januari tentang Perubahan Atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah Beras. Isinya antara lain HPP beras Rp 12.000, GKG Rp 8.200 di gudang Bulog, GKP Rp 6.500 di Petani dan tabel rafaksi.
Kemudian diikuti dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14/2025 tanggal 24 Januari 2025 mengenai Perubahan Atas HPP dan Rafaksi Harga Gabah Beras. Isinya antara lain penetapan harga GKP Rp 6.500 di tingkat petani dan tanpa rafaksi, serta pencabutan HPP GKG.
Selanjutnya, Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 16/2025 tanggal 31 Januari tentang penyempurnaan dari perubahan atas HPP Dan Rafaksi Harga Gabah Beras. isinya antara lain perubahan derajat sosoh dari 100% menjadi 95%.
"Kemudian yang tidak kalah pentingnya kami mendapat penugasan sebagai tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden Yaitu surat nomor 24 tanggal 24 tentang penugasan pengadaan 3 juta ton. (**)
