Konsesi PT TPL di Taput Tidak Jelas

"Dari 10 komunitas, 9 sudah ditetapkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dua lagi komunitas, yakni Nagasaribu Siharbangan dan Pansur Batu, memiliki wilayah yang tumpang tindih dengan konsesi PT TPL," ujarnya.

Bahkan katanya, dua bulan lalu terjadi konflik, di mana 778,682 hektare lahan konsesi TPL beralih ke wilayah masyarakat hukum adat Nagasaribu Siharbangan.

Meski demikian lanjutnya, Pemkab Taput terus berupaya melindungi hak-hak masyarakat adat. "Hingga saat ini sudah terbentuk 10 komunitas masyarakat hukum adat di Taput melalui Keputusan Bupati dengan rata-rata wilayah sekitar 4.000 hektare dan yang terbesar adalah komunitas Kenegerian Janji Angkola yang luasnya mencapai 8.000 hektare," jelasnya.

Untuk itu, Pemkab Taput telah melakukan berbagai langkah, mulai dari mediasi bersama Forkopimda, rapat dengar pendapat di DPRD, hingga membentuk Pansus khusus.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, bahwa Pemkab Taput juga perlu dukungan anggaran pusat karena penetapan membutuhkan biaya besar sebab kemampuan daerah sangat terbatas.

Oleh karenanya dia berharap, agar Kementerian menjadikan penguatan masyarakat hukum adat, khususnya yang bersinggungan dengan PT TPL, sebagai prioritas nasional agar konflik berkepanjangan dapat dihindari.

Konsesi PT TPL di Taput Tidak Jelas, Ini Penjelasan Wabup

PT TPL Terbuka untuk TGPF Dan Siap Bekerja Sama

PT TPL dan Gapoktan Bukit Mas Hentikan Sementara Kegiatan di Palas

PT TPL dan Gapoktan Bukit Mas Hentikan Kegiatan Menunggu Keputusan Kementerian LHK

Mangapul Purba: Menhut dan Menteri ATR/BPN Jangan Biarkan PT TPL Terus "Berseteru" Dengan Masyarakat

Warga Sumut Mengadu ke PDIP: Lahan Dirampas dan Dipukuli Pasukan Bertameng