Rumah Jampidsus di Sentul Tak Ada di LHKPN, Diduga Gunakan Nominee

Jakarta(harianSIB.com)

Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengakui rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat (Jabar), yang digeledah polisi terkait tiga kasus dugaan korupsi merupakan rumah pribadinya. Namun, rumah itu tak ada di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Febrie.

Dikutip dari detikcom yang melihat situs e-LHKPN KPK, Jumat (10/7/2026), Febrie melaporkan tanah dan bangunan miliknya ada lima. Tanah dan bangunannya berada di Jakarta Selatan, kota Tangerang Selatan, dan Bandung.

LHKPN itu berisi laporan harta sepanjang tahun 2025. Berikut rinciannya:

1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/180 m2 di Kabupaten/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp 2.308.250.000

Baca Juga:

• Kenapa Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Prajurit TNI?

2. Tanah Seluas 652 m2 di Kabupaten/Kota Tangerang Selatan, hasil sendiri Rp 597.232.000

3. Tanah Seluas 704 m2 di Kabupaten/Kota Tangerang Selatan, hasil sendiri Rp 644.864.000

4. Tanah Seluas 2.301 m2 di Kabupaten/Kota Bandung, hasil sendiri, Rp 473.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 638 m2/200 m2 di Kabupaten/Kota Jakarta Selatan, Rp 10.829.474.000

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin menyebut sudah mengecek LHKPN Febrie. Hasilnya, Febrie diduga menggunakan nominee atau nama orang lain untuk rumahnya di Sentul.

"Sudah dilakukan pemeriksaan atas LHKPN yang bersangkutan, rumah yang di Sentul diduga atas nama nominee," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, Jumat (10/7/2026).

Febrie sebelumnya telah mengakui rumah di kawasan Sentul yang digeledah polisi terkait tiga kasus korupsi merupakan rumah pribadinya. Di rumah tersebut, polisi menemukan 74 kg emas dan uang ratusan miliar rupiah.

Febrie mengatakan puluhan Kg emas batangan dan uang ratusan miliar rupiah tersebut ada pemiliknya. Namun, Febrie tidak secara gamblang bicara siapa pemilik batangan emas dan uang ratusan miliar rupiah tersebut.

Selain bicara soal rumah di Sentul, Febrie turut membantah kepemilikan kafe de'Clan Signature di Cipete, Jakarta Selatan. Febrie mengatakan tidak ada keterkaitan dengan kafe tersebut.

Polisi sebelumnya menemukan barang bukti 74 kilogram emas batangan dari penggeledahan rumah di Sentul terkait tiga kasus korupsi. Selain itu, polisi juga menyita uang rupiah, dolar AS dan Singapura yang jika dalam rupiah ditaksir sekitar Rp 282,4 miliar.

Kakortastipidkor Polri, Irjen Totok Suharyanto, menyebut pengusutan kasus-kasus itu ditangani bersama atau joint investigation dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dia menyebutkan kasus-kasus itu ialah dugaan korupsi di PLN terkait pengadaan batu bara memicu blackout; kasus ASABRI; hingga kasus penyelesaian utang dari PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Victor Dean Mackbon, kemudian memberi penjelasan terkait dua objek perkara. Dia mengatakan penggeledahan itu terkait dugaan korupsi dan TPPU dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan Jiwasraya.

"Yang pertama, dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri (Persero) dan atau Asuransi Jiwasraya yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025," ujarnya.

Kasus kedua ialah terkait dugaan korupsi dan TPPU dalam penyelesaian utang. Dia belum menjelaskan siapa saja tersangka dalam perkara-perkara itu.

Polisi mengusut kasus terkait pasal 12 huruf e dan atau pasal 12 huruf b UU Pemberantasan Tipikor dan/atau pasal 606 ayat 1 dan atau ayat 3, Pasal 3 dan Pasal 5 UU TPPU atau pasal 607 ayat 1 juncto pasal 607 ayat 1 juncto pasal 20 UU KUHP. Sebagai informasi, pasal 12 e UU Tipikor terkait pemerasan dan pasal 12 b terkait suap. Polisi belum menjelaskan siapa tersangka dalam kasus ini. (*)

KPK: 152 Ribu Penyelenggara Negara Belum Setor LHKPN

KPK Ungkap Tingkat Kepatuhan LHKPN Kemenkum HAM Hanya 25,62 Persen

7 Paslon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Lapor LHKPN

KPK Minta Ketua DPR Bamsoet Perbarui LHKPN, Termasuk Mobil Tesla

KPK: Pejabat Baru Kabinet Kerja, Jangan Lupa LHKPN

KPK: Seluruh Calon Kepala Daerah Sudah Serahkan LHKPN