Ratusan Warga Unjuk Rasa di Kantor Bupati Dairi, Desak Penutupan PT DPM

Sidikalang(harianSIB.com)

Ratusan warga yang tergabung dari berbagai perkumpulan, menuding Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1437 tahun 2026 tentang kelayakan lingkungan hidup kegiatan pertambangan seng, timbal, dan sulfur di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara oleh PT Dairi Prima Mineral (DPM) adalah bohong.

Hal ini mereka sampaikan dalam orasinya saat melakukan aksi unjuk rasa, Kamis (4/6/2026) di halaman kantor Bupati Dairi, Jalam Sisingamangaraja, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Sebagai aksi protes terhadap munculnya Surat Keputusan (SK) tersebut, mereka merobek SK yang sengaja dibuat berbentuk poster. Selain itu, di tengah deraian gerimis, warga juga menyampaikan tuntutan penutupan PT Dairi Prima Mineral (DPM) dalam bentuk puisi, teatrikal, menari dan orasi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi, Oloan Hasugian menjawab harianSIB.com menyebutkan, SK itu merupakan produk Kementerian LH dan benar adanya. "Bagaimana mau bilang bohong, SK yang mereka maksud dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup," tulisnya.

Baca Juga:

• Sambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia, PT Dairi Prima Mineral Bagikan 1.400 Bibit Kemiri dan Kopi kepada Petani

Dalam orasinya, ratusan warga serentak berteriak tentang penolakan terhadap kehadiran PT DPM di Dairi. Menurut mereka, izin lingkungan baru PT DPM merupakan pembangkangan putusan pengadilan dan pengkhianatan atas tanah leluhur, pengangkangan hukum dan manipulasi prosedur, serta ancaman bencana ekologis dan perampasan ruang hidup.

Disampaikan orator, tentang kritik atas narasi pembangunan dan replikasi eksploltasi, karena pemerintah terus mempromosikan sektor tambang dengan menyebut kontribusi triliunan terhadap PDB sebagai bukti keberhasilan pembangunan. Namun, tidak pernah ada perhitungan resmi tentang biaya kerusakan lingkungan, hilangnya sumber pangan, serta hancurnya tatanan warga.

Natal Pemkab Dairi Disesuaikan dengan FDT

Komnas Perempuan Sayangkan Putusan MA Penjarakan Nuril 6 Bulan

Pusat Studi Konstitusi Soroti Putusan PTUN soal OSO Boleh Nyaleg

Komisi II DPRD Pematangsiantar Nilai R-APBD untuk BL DPM PTSP Pemko Pematangsiantar Terlalu Kecil

Jumlah Pelamar CPNS yang Lulus Ujian CAT di Lingkungan Pemkab Dairi tidak Sesuai Harapan

FDT 2018 Terancam Gagal, Pemkab Dairi Ragukan Kesiapan