Aset Pemko Tebingtinggi Capai Rp1,9 Triliun, Piutang Rp61,5 Miliar dan Utang Rp32,5 Miliar

Fadly umam lebih lanjut menuturkan Pemko Tebingtinggi menerima WTP yakni Wajar Tanpa Pengecualian akan tetapi hasil WTP yang diperoleh dari BPK bukan jadi tameng penggunaan APBD TA 2025 tidak ada yang salah atau bebas dari melawan hukum

Diapun menjelaskan bahwa dari struktur APBD TA 2025 banyak yang tidak sehat diantaranya Pemko Tebingtinggi mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur hanya 17,2 persen yang seharusnya 40 persen dari sini kita melihat sudah salah dalam perencanaan

Namun berbeda dengan belanja pegawai yang mulai dari Tahun 2023 yang hanya 37 persen dari APBD, ditahun 2024 naik menjadi 40,47 persen juga di Tahun 2025 naik menjadi 43,3 persen

"Dari tahun ke tahun sejak 2023, belanja pegawai Pemko Tebingtinggi naik setiap tahun hingga 2025. Harusnya pemko Tebingtinggi bisa menekannya hingga 30 persen" ujar Fadly Umam

Diapun mengkritik, biaya pengawasan untuk inspektorat yang hanya 3,7 milliar. Bagaimana inspektorat dengan anggaran yang minim bisa mengawasi birokrasi yang mahal. Harusnya biar bisa berjalan dengan baik harus ada korelasi anggaran pengawasan dengan biaya birokrasi yang mahal

Dipenghujung, sesuai LHP BPK yang dia miliki dirinya menemukan ada Silpa APBD TA 2025 Rp59,83 milliar jumlah itu tentu cukup tinggi jika dibandingkann APBD TA 2024 sekita Rp 15 milliar (**)

Anggota DPRD Medan Minta Jalan Medan Labuhan yang Rusak Segera Diperbaiki

Paripurna DPRD Tebingtinggi Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Molor 1,5 Jam

Caleg DPRD Simalungun Ajak Masyarakat Pahami Makna Pesta Demokrasi

F-PDIP DPRD Sergai Minta Pemkab Upayakan Penambahan Pupuk Bersubsidi

Abdul Rani Terpilih Jadi Ketua Komisi D DPRD Medan

Pansus DPRD dan TAPD Pemko Medan Mengoreksi Alokasi R-APBD 2019 Sesuai Skala Priori