Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kamis, 20 Agustus 2026

Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Rakor Sinkronisasi Bersama Kemenhub Terkait Aspek Teknis Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjungbalai Asahan

Pahala Sinaga - Kamis, 20 Agustus 2026 21:26 WIB
130 view
Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Rakor Sinkronisasi Bersama Kemenhub Terkait Aspek Teknis Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjungbalai Asahan
Foto: Dok/Kominfo
RAKOR : Wali Kota Tanjungbalai saat menghadiri kegiatan Rakor bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Bogor baru-baru ini.

Selain itu lanjut Mahyaruddin, Hernadi juga mengatakan penetapan alur pelayaran memberikan kepastian bagi pengguna jasa transportasi laut mengenai jalur yang aman untuk dilayari, sekaligus menjadi dasar dalam penataan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran serta pengelolaan lalu lintas kapal secara lebih efektif.

Mahyaruddin juga mengatakan bahwa Direktorat Kenavigasian bersama Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Belawan telah melaksanakan sejumlah tahapan teknis, antara lain survei hidro-oseanografi untuk memperoleh data kedalaman perairan, kondisi dasar laut, arus, pasang surut, dan karakteristik perairan lainnya, penyusunan desain teknis alur pelayaran sesuai kebutuhan operasional kapal, kajian risiko navigasi berbasis keselamatan pelayaran, serta penyelarasan rencana penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.

Pada kesempatan itu hadir Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan F Budi Prayitno yang menegaskan bahwa penetapan alur pelayaran tidak hanya membutuhkan dukungan aspek teknis dan operasional, tetapi juga harus memiliki dasar hukum yang kuat guna memberikan kepastian bagi pengguna jasa transportasi laut maupun instansi terkait.

Budi Prayitno mengatakan penetapan alur pelayaran pada hakikatnya merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin keselamatan pelayaran. Melalui penetapan tersebut, negara memberikan kepastian mengenai ruang pelayaran yang dapat digunakan secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun menurut Budi Prayitno, sinkronisasi teknis menjadi tahapan penting untuk memastikan bahwa penetapan alur pelayaran didukung oleh data yang akurat, kajian yang komprehensif, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

" Budi Prayitno berharap Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Senayang dapat segera ditetapkan sehingga Tanjungbalai Asahan meningkatkan keselamatan pelayaran, memperlancar arus logistik, serta memperkuat konektivitas wilayah Sumatera Utara," ucap Mahyaruddin.

Editor
: Eva Rina Pelawi
SHARE:
Tags
beritaTerkait
PN Tanjungbalai Vonis Mati Terdakwa Kasus 40,61 Gram Sabu
Dialokasikan Rp21 Miliar di R-APBD 2019, Pemko Diminta Tambah Warga Peserta PBI-JKN
348 Orang THL Pemko Diminta Jauhi Pungli
Pansus DPRD dan TAPD Pemko Medan Mengoreksi Alokasi R-APBD 2019 Sesuai Skala Priori
DPRD Dorong Pemko Medan Perpendek Birokrasi Pengurusan Izin
Polres Tanjungbalai Kejar Penyelundup 1 Kg Sabu Asal Malaysia
komentar
beritaTerbaru