Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Rakor Sinkronisasi Bersama Kemenhub Terkait Aspek Teknis Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjungbalai Asahan

Tanjungbalai(harianSIB.com)

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri rapat koordinasi (Rakor)Sinkronisasi Teknis Rencana Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjungbalai Asahan sebagai bagian dari proses penyiapan penetapan alur pelayaran guna meningkatkan keselamatan navigasi, menjamin keteraturan lalu lintas kapal, serta mendukung konektivitas wilayah kepulauan bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Bogor pada 19 - 21 Agustus 2026.

" Dalam Rakor tersebut mempertemukan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah Kota Tanjungbalai, Pemerintah Kabupaten Asahan dan pemangku kepentingan terkait guna menyelaraskan data, hasil kajian, serta aspek teknis yang menjadi dasar penyusunan dokumen penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjungbalai Asahan," ucap Mahyaruddin saat dikonfirmasi, Kamis (20/8/2026).

Pada kegiatan tersebut Mahyaruddin menerangkan bahwa Direktur Kenavigasian Hernadi Tri Cahyanto mengatakan bahwa alur pelayaran merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan keselamatan navigasi pelayaran karena menjadi jalur utama pergerakan kapal yang harus didukung oleh perencanaan dan data teknis yang akurat.

Mahyaruddin juga mengatakan Hernadi juga menyampaikan bahwa Pelabuhan Tanjungbalai Asahan memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di wilayah Sumatera Utara. Dan seiring meningkatnya aktivitas pelayaran, diperlukan alur pelayaran yang mampu memberikan kepastian navigasi sekaligus menjamin keselamatan pelayaran secara berkelanjutan.

Baca Juga:

• Wali Kota Beri Motivasi Kontingen Jamnas XII Tanjungbalai di Cibubur

Pada saat itu lanjut Mahyaruddin, menurut Hernadi kualitas alur pelayaran sangat ditentukan oleh kualitas data dan perencanaan teknis yang digunakan.

" Oleh karena itu, sinkronisasi teknis diperlukan untuk memastikan seluruh data, kajian, dan rekomendasi yang menjadi dasar penetapan alur telah selaras dan memenuhi aspek keselamatan pelayaran," ucap Mahyaruddin.

Selain itu lanjut Mahyaruddin, Hernadi juga mengatakan penetapan alur pelayaran memberikan kepastian bagi pengguna jasa transportasi laut mengenai jalur yang aman untuk dilayari, sekaligus menjadi dasar dalam penataan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran serta pengelolaan lalu lintas kapal secara lebih efektif.

Mahyaruddin juga mengatakan bahwa Direktorat Kenavigasian bersama Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Belawan telah melaksanakan sejumlah tahapan teknis, antara lain survei hidro-oseanografi untuk memperoleh data kedalaman perairan, kondisi dasar laut, arus, pasang surut, dan karakteristik perairan lainnya, penyusunan desain teknis alur pelayaran sesuai kebutuhan operasional kapal, kajian risiko navigasi berbasis keselamatan pelayaran, serta penyelarasan rencana penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.

Pada kesempatan itu hadir Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan F Budi Prayitno yang menegaskan bahwa penetapan alur pelayaran tidak hanya membutuhkan dukungan aspek teknis dan operasional, tetapi juga harus memiliki dasar hukum yang kuat guna memberikan kepastian bagi pengguna jasa transportasi laut maupun instansi terkait.

Budi Prayitno mengatakan penetapan alur pelayaran pada hakikatnya merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin keselamatan pelayaran. Melalui penetapan tersebut, negara memberikan kepastian mengenai ruang pelayaran yang dapat digunakan secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun menurut Budi Prayitno, sinkronisasi teknis menjadi tahapan penting untuk memastikan bahwa penetapan alur pelayaran didukung oleh data yang akurat, kajian yang komprehensif, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

" Budi Prayitno berharap Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Senayang dapat segera ditetapkan sehingga Tanjungbalai Asahan meningkatkan keselamatan pelayaran, memperlancar arus logistik, serta memperkuat konektivitas wilayah Sumatera Utara," ucap Mahyaruddin.

Hasil sinkronisasi teknis tersebut akan menjadi salah satu bahan penyempurnaan dokumen usulan penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjungbalai Asahan sebelum diajukan untuk proses penetapan sesuai ketentuan yang berlaku. Kementerian Perhubungan berharap proses tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga alur pelayaran dimaksud dapat segera ditetapkan dan memberikan manfaat bagi keselamatan pelayaran, kelancaran distribusi logistik, serta konektivitas maritim di Provinsi Sumatera Utara

Sementara itu dalam sesi diskusi, Mahyaruddin memberi masukan agar pendampingan area jangan di daerah penangkapan ikan nelayan tradisional, permohonan pengerukan alur pelayaran lebih lebar dari 80 meter dan sepanjang kawasan Pelindo agar jika Pelindo kedepan mengembangkan pelabuhan alurnya sudah dalam

" Pemko Tanjungbalai mendukung sepenuhnya kebijakan penetapan alur pelayan masuk pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Sumatera Utara dalam mendorong investasi dan inovasi dalam ekonomi hijau dan ekonomi biru untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi," ucap Mahyaruddin.

Melalui kegiatan tersebut, Mahyaruddin berharap dengan penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Tanjungbalai Asahan meningkatkan produktivitas perikanan dan nilai tambah perikanan serta peningkatan infrastruktur yang mendukung hilirisasi perikanan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Tanjungbalai 2025-2029. (*)

PN Tanjungbalai Vonis Mati Terdakwa Kasus 40,61 Gram Sabu

Dialokasikan Rp21 Miliar di R-APBD 2019, Pemko Diminta Tambah Warga Peserta PBI-JKN

348 Orang THL Pemko Diminta Jauhi Pungli

Pansus DPRD dan TAPD Pemko Medan Mengoreksi Alokasi R-APBD 2019 Sesuai Skala Priori

DPRD Dorong Pemko Medan Perpendek Birokrasi Pengurusan Izin

Polres Tanjungbalai Kejar Penyelundup 1 Kg Sabu Asal Malaysia