DPRD SU Bentuk Pansus PAD untuk Cegah Kebocoran dan Optimalkan Pendapatan Daerah

Medan(harianSIB.com)

Wakil Ketua DPRD Sumut H Ihwan Ritonga SE MM menegaskan, lembaga legislatif segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk memperkuat pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan daerah sekaligus menggali sumber-sumber pendapatan baru yang selama ini belum tergarap optimal.

"Pembentukan Pansus PAD telah diusulkan masing-masing fraksi di DPRD Sumut dan akan disahkan dalam waktu dekat, setelah pembahasan R-APBD Tahun Anggaran 2026 selesai," ujar Ihwan Ritonga kepada wartawan, Kamis (30/10/2025) di Gedung DPRD Sumut.

Menurut Ihwan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen legislatif dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah serta memastikan potensi ekonomi Sumut dapat dimanfaatkan secara maksimal.

"Kita melihat masih banyak sektor yang belum memberi kontribusi optimal terhadap PAD Sumut. Melalui Pansus ini, kami ingin mendorong pertumbuhan dari sektor industri dan berbagai potensi ekonomi lain yang masih bisa dikembangkan," ujarnya.

Baca Juga:

• Hasyim SE Bagikan Sembako Bersama Cetiya Perdana Cendana

Politisi Partai Gerindra ini menilai, struktur PAD Sumut selama ini masih bersifat normatif dengan ketergantungan besar pada pajak daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat. Meski sejumlah sektor menunjukkan tren peningkatan, seperti energi dan bahan bakar minyak, kontribusinya dinilai belum cukup signifikan.

"Memang ada peningkatan dari sektor bahan bakar, dan dana transfer pusat juga relatif stabil dibanding tahun 2025. Tapi kita ingin lebih dari itu. Jangan hanya bergantung pada sektor pajak rakyat, kita harus mampu menggali potensi baru yang bisa menjadi sumber PAD berkelanjutan," tegas Ihwan.

Ia menambahkan, Pansus PAD nantinya dirancang sebagai forum strategis antara Pemprov Sumut dan DPRD untuk melakukan evaluasi, perencanaan, dan penyusunan strategi peningkatan pendapatan yang lebih efektif. Fokusnya bukan hanya mengejar peningkatan angka, tetapi juga memastikan efisiensi penggunaan anggaran dan pemerataan hasil pembangunan.

"Kita ingin sumber PAD benar-benar dimaksimalkan dan pemanfaatannya tepat sasaran, tidak ada lagi kebocoran. Yang terpenting, pajak dan retribusi tidak boleh membebani masyarakat. Prinsipnya, peningkatan PAD harus berdampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat Sumut," tandasnya.

Dengan terbentuknya Pansus PAD, katanya, DPRD Sumut berharap lahir kebijakan yang lebih inovatif dan berkeadilan dalam pengelolaan pendapatan daerah, terutama melalui penguatan sektor industri, jasa, serta pengembangan sumber daya lokal yang memiliki daya saing tinggi.(*).

Pansus DPRD Medan Perkuat Aturan Kawasan Tanpa Rokok, Usia Pembeli Rokok Diusulkan Jadi 21 Tahun

DPRD Deliserdang Segel Bangunan Perusahaan Tanpa PBG di KIM Mabar

Lagi, DPRD Deliserdang Akan Limpahkan Dugaan Kebocoran PAD dari KIM Mabar ke Kejaksaan

Mobil Damkar Medan Banyak Jadi Rongsokan, DPRD Medan Minta Supaya Dilelang

Konflik PT TPL Dibawa ke Pansus Agraria

Ketua Pansus KTR Dr Lily: Memasang Iklan Rokok Harus Berkordinasi Dulu Dengan KADIN