Pemprovsu dan Poldasu Diminta Razia Besar-besaran Galian C Ilegal di Langkat

Menurut Voktor, dari kasus pemerasan diatas dan berbagai laporan masyarakat ke lembaga legislatif, menunjukkan bahwa sejumlah titik tambang yang tidak mengantongi izin masih beroperasi secara terang-terangan. Kondisi itu menunjukkan lemahnya pengawasan serta minimnya tindakan penegakan hukum.

"Jangan ada lagi pembiaran terhadap pertamangan galian C ilegal. Segera Sidak dan razia besar-besaran. Jika terbukti tidak punya izin, tutup dan proses hukum. Negara tidak boleh kalah dengan aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat," tambah Timbul Jaya Sibarani.

Viktor juga meminta Pemkab Langkat memperkuat koordinasi dengan Pemprov Sumut untuk memastikan dokumen lingkungan, tata ruang, dan izin operasional perusahaan tambang, diperiksa secara menyeluruh, agar tidak terkesan penindakan hanya pilih kasih.

Timbul Jaya Sibarani dan Viktor Silaen menegaskan bahwa Komisi D DPRD Sumut akan menjadwalkan untuk mengundang Dinas Perindag ESDM Sumut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut dan aparat terkait dalam rapat dengar pendapat, jika persoalan ini tidak ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.

"Kita di lembaga legislatif akan terus mengejar kasus galian C ilegal ini sekaligus melakukan evaluasi terhadap kinerja pengawasan di lapangan. Galian C ilegal ini harus ditertibkan demi keselamatan dan masa depan masyarakat Sumut," ujar Viktor dan Timbul Jaya Sibarani.(*).

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Ini Lipstik Lokal dan Kosmetik Ilegal yang Ditarik dari Pasaran

Mantan Pelatih PSMS, Suryanto Herman Tutup Usia

Wakil Wali Kota P Siantar Tutup Rapat Konsultasi PKK dan LP3

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang