Komisi E DPRD Sumut Usulkan Pembentukan Pansus Pendidikan

Meski nilai kontrak yang ditawarkan berada di kisaran Rp11,7 miliar, secara keseluruhan kebutuhan revitalisasi sekolah tersebut diperkirakan mendekati Rp13 miliar, apabila turut memperhitungkan pekerjaan perencanaan teknis (DED), pengawasan konstruksi, serta komponen pendukung lainnya yang juga dianggarkan melalui APBD Sumut Tahun 2026.

"Pansus nantinya akan memastikan apakah perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pekerjaan benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah serta memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan," tegas Ebenejer.

Selain itu, tambahnya, Pansus Pendidikan juga akan menelusuri pelaksanaan SPMB yang setiap tahun kerap memunculkan keluhan masyarakat terkait sistem zonasi, pemerataan akses pendidikan, hingga transparansi penerimaan siswa baru.

"Terkait penggunaan Dana BOS, DPRD ingin memastikan dana yang dikucurkan pemerintah benar-benar digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun penyimpangan di lapangan," ucapnya.

Ebenejer berharap pembentukan Pansus Pendidikan nantinya dapat menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pendidikan di Sumut.

Tugas Pansus, tegas Ebenejer, bukan mencari persoalan, tapi untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan yang konkret agar anggaran pendidikan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sekolah, pelayanan pendidikan, dan prestasi peserta didik.(*).

Disdik Medan akan Bantu Biaya Diklat Guru PAUD dan Sosialisasikan Pengelolaan Dana BOS

Komisi E DPRD Sumut Fokus 3 Sektor

Komisi E DPRD Sumut Serahkan Ijazah ke Sekretariat Dewan