Komisi E DPRD Sumut Usulkan Pembentukan Pansus Pendidikan

Medan(harianSIB.com)

Anggota Komisi E DPRD Sumut, Ebenejer Sitorus mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan untuk mengkaji pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), serta penggunaan dana revitalisasi sekolah yang diduga bermasalah.

"Pansus diperlukan untuk menelusuri berbagai persoalan pendidikan yang menjadi perhatian publik ," ujar Ebenejer kepada wartawan, Sabtu (20/6/2026), melalui telepon di Medan.

Menurut Sekretaris Fraksi Hanura ini, langkah ini sangat penting mengingat sektor pendidikan menyerap anggaran yang cukup besar setiap tahunnya dan menyangkut kepentingan jutaan peserta didik di Sumut.

Untuk itu, tegasnya, pengawasan harus diperkuat agar setiap program pendidikan berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan mutu pendidikan.

Baca Juga:

• Komisi E DPRD SU: Pelaksanaan SPMB 2026 Harus Transparan

Salah satu proyek yang akan menjadi perhatian Pansus adalah terkait revitalisasi SMAN 20 Medan yang berlokasi di kawasan Belawan. Pasalnya, berdasarkan data pengadaan pemerintah, proyek tersebut memiliki pagu anggaran sekitar Rp12 miliar dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hampir menyentuh Rp12 miliar.

Seperti diketahui, tambah Ketua DPD Partai Hanura Asahan ini, tender proyek tersebut diikuti 32 peserta dan telah menetapkan pemenang dengan nilai penawaran sekitar Rp11,75 miliar.

Meski nilai kontrak yang ditawarkan berada di kisaran Rp11,7 miliar, secara keseluruhan kebutuhan revitalisasi sekolah tersebut diperkirakan mendekati Rp13 miliar, apabila turut memperhitungkan pekerjaan perencanaan teknis (DED), pengawasan konstruksi, serta komponen pendukung lainnya yang juga dianggarkan melalui APBD Sumut Tahun 2026.

"Pansus nantinya akan memastikan apakah perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pekerjaan benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah serta memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan," tegas Ebenejer.

Selain itu, tambahnya, Pansus Pendidikan juga akan menelusuri pelaksanaan SPMB yang setiap tahun kerap memunculkan keluhan masyarakat terkait sistem zonasi, pemerataan akses pendidikan, hingga transparansi penerimaan siswa baru.

"Terkait penggunaan Dana BOS, DPRD ingin memastikan dana yang dikucurkan pemerintah benar-benar digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun penyimpangan di lapangan," ucapnya.

Ebenejer berharap pembentukan Pansus Pendidikan nantinya dapat menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pendidikan di Sumut.

Tugas Pansus, tegas Ebenejer, bukan mencari persoalan, tapi untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan yang konkret agar anggaran pendidikan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sekolah, pelayanan pendidikan, dan prestasi peserta didik.(*).

Disdik Medan akan Bantu Biaya Diklat Guru PAUD dan Sosialisasikan Pengelolaan Dana BOS

Komisi E DPRD Sumut Fokus 3 Sektor

Komisi E DPRD Sumut Serahkan Ijazah ke Sekretariat Dewan