Kejari Medan Menggeledah RSUD Pirngadi Terkait Dugaan Korupsi Belanja BLUD

Dijelaskan, penyidik juga menemukan adanya utang yang timbul pada tahun anggaran sebelumnya, namun pembayarannya baru dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dan hingga kini belum seluruhnya dilunasi.

"Dalam proses penyidikan diketahui terdapat utang yang timbul pada tahun anggaran sebelumnya, namun baru dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya dan utang tersebut belum seluruhnya dilunasi," ujarnya.

Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 603 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Selain itu, penyidik juga menerapkan subsider Pasal 604 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 juncto Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," kata Valentino.

Secara terpisah, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Medan Juanda Ronny Hutauruk mengatakan, penyidikan masih terus berlangsung dengan mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi.

"Saat ini kami juga telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit dalam rangka menghitung dugaan kerugian negara pada perkara tersebut," katanya.

Inspektorat Periksa Sejumlah Pejabat Dinkes Labuhanbatu Terkait Dugaan Korupsi Rp33,3 M

Kejari Medan Musnahkan Barang Bukti Narkotika

Kejatisu Tetapkan 4 Tersangka Terkait Dugaan Korupsi Rehabilitasi DI di Tapteng

Wali Kota Resmikan Ruangan Forensik di RSUD Pirngadi Medan

Kejatisu dan Kejari Medan Gelar Bazar dan Pasar Murah

Banyak yang Harus Dibenahi di RSUD Pirngadi