WALHI Sumut dan Katalogi Surati Konsulat Kehormatan Jerman, Soroti Peran Bank Asal Jerman dalam Obligasi Hijau PT SMGP

Rianda menegaskan, langkah tersebut tidak boleh dimaknai sebagai penolakan terhadap energi panas bumi maupun agenda transisi energi.

"Kami mendukung transisi energi. Tapi transisi energi tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan keselamatan masyarakat, mengabaikan hak asasi manusia, atau menutup mata terhadap persoalan lingkungan yang belum diselesaikan," tegasnya.

Menurutnya, ukuran keberhasilan transisi energi tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi atau tambahan kapasitas energi terbarukan. Yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap proyek menghormati hak-hak masyarakat, menjamin keselamatan warga, menjaga lingkungan hidup, serta membuka ruang partisipasi yang bermakna bagi komunitas terdampak.

Surat yang disampaikan WALHI Sumut dan Katalogi turut melampirkan sebuah policy brief mengenai keterlibatan aktor pendanaan dalam penerbitan obligasi hijau PT Sorik Marapi Geothermal Power. Dokumen tersebut menjadi bagian dari komunikasi kebijakan kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan skema pendanaan proyek dan hingga kini belum dipublikasikan secara luas.

Sementara, Direktur Perkumpulan Katalogi, Chichi Wardani Siagian, mengatakan meningkatnya tren investasi hijau harus diikuti dengan penguatan prinsip akuntabilitas.

"Surat kami beserta lampiran rekomendasi diterima baik oleh Konsul Kehormatan Jerman di Medan. Mereka bilang akan menindaklanjuti segera temuan ini," tukasnya.

Menurut Chichi, berbagai lembaga keuangan internasional saat ini telah memiliki komitmen mengenai pembiayaan berkelanjutan. Karena itu, komunikasi kepada aktor pendanaan menjadi bagian penting untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara nyata.

Gereja Pentakosta Sumatera Utara/Pinksterkerk Usul Hapus Pembahasan Sekolah Minggu di UU

Sultan Deli Berharap Presiden Jokowi Sukses Pada Pilpres 2019

Kolam Penampungan Air PT SMGP Makan 2 Korban

Sekdaprovsu: Sumatera Utara Memiliki Potensi Menjadi Pengekspor Pangan

Jokowi Divonis Lawan Hukum, Walhi: Presiden Masih Setengah Hati

PTUN Medan Jadwalkan Sidang Gugatan Walhi Sumut Atas Izin PLTA Batangtoru