Komisi B DPRD Sumut Dorong Penyelesaian Sengketa Lahan Irigasi Asahan demi Selamatkan 5.000 Hektare Sawah

Medan(harianSIB.com)

Komisi B DPRD Sumatera Utara mendorong percepatan penyelesaian sengketa lahan yang selama ini menghambat pembangunan jaringan irigasi di Kabupaten Asahan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyelamatkan lebih dari 5.000 hektare areal persawahan dari ancaman kekurangan pasokan air.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Sumut yang digelar di Gedung DPRD Sumut, Medan, Rabu (5/8/2026), dihadiri masyarakat Desa Sei Silau Barat, Kepala Desa Sei Silau Barat dan Desa Bunut, Camat Sei Silau, Dinas PUPR Kabupaten Asahan, Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, manajemen PTPN IV Regional I, Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II, serta Kantor Wilayah BPN Sumut.

Anggota Komisi B DPRD Sumut, DR Aripay Tambunan, mengatakan seluruh pemangku kepentingan dipertemukan untuk mencari solusi atas sengketa lahan seluas sekitar 4,48 hektare yang menjadi kendala pembangunan jaringan irigasi strategis.

"Seluruh pemangku kepentingan dipertemukan untuk mencari solusi atas sengketa lahan seluas sekitar 4,48 hektare yang selama ini menjadi penghalang terealisasinya proyek irigasi strategis guna mengairi lebih dari 5.000 hektare areal persawahan," ujarnya.

Baca Juga:

• Frans Dante Ginting Desak KPPU Usut Dugaan Spekulan di Balik Melonjaknya Harga dan Langkanya Semen di Sumut

Rapat yang juga dihadiri anggota Komisi B, Heriyanto dan Syamsul Qamar, mengungkap hasil overlay peta yang menunjukkan lahan tersebut tidak lagi berada di dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV Regional I dan tidak lagi dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan.

"Awalnya lahan ini dianggap masih bersengketa antara PTPN dan masyarakat. Setelah dilakukan overlay, ternyata lokasinya tidak lagi berada dalam kawasan yang digunakan perusahaan, sehingga persoalan ini harus segera dipastikan agar proyek irigasi dapat berjalan," kata Aripay.

Selain persoalan administrasi lahan, rapat juga mengungkap masyarakat telah menggarap kawasan tersebut selama puluhan tahun, bahkan sebelum areal perkebunan berkembang. Karena itu, Komisi B menilai penyelesaian hak-hak masyarakat harus menjadi perhatian agar pembangunan tidak memicu konflik baru.

Aripay juga menyoroti belum berfungsinya jaringan irigasi meski bendungan sebagai sumber pasokan air telah selesai dibangun sejak 2021 dengan anggaran mencapai ratusan miliar rupiah.

Menurutnya, kondisi tersebut merugikan petani karena ribuan hektare lahan pertanian belum memperoleh pasokan air secara optimal.

Senada dengan itu, anggota Komisi B DPRD Sumut, Syamsul Qamar, menilai penyelesaian pembangunan jaringan irigasi akan berdampak besar terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan mendukung program ketahanan pangan nasional.

Untuk mempercepat penyelesaian persoalan, Komisi B DPRD Sumut memutuskan akan melakukan peninjauan lapangan bersama seluruh instansi terkait. DPRD meminta seluruh pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan hadir langsung, termasuk BPN, BWSS II, PTPN IV Regional I, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan dinas teknis.

Dalam peninjauan tersebut akan dilakukan pencocokan titik koordinat berdasarkan hasil overlay peta sekaligus penyusunan berita acara sebagai dasar penyelesaian status lahan.

Aripay menegaskan kunjungan lapangan tersebut harus menghasilkan keputusan konkret agar pembangunan jaringan irigasi dapat segera dimulai.

Komisi B DPRD Sumut berharap sinergi antara pemerintah, BUMN, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan mampu mengakhiri polemik yang telah berlangsung bertahun-tahun sehingga pembangunan jaringan irigasi di Kabupaten Asahan dapat segera terealisasi dan mendukung peningkatan produksi pertanian di Sumatera Utara.(**)

Lahan Persawahan di Bulu Duri Dairi Beralih Fungsi

Dugaan Gratifikasi Pengesahan APBD Kabupaten Asahan TA 2013 Dilaporkan ke Poldasu

Pembangunan Jaringan Irigasi di Nagori Bah Jambi II Hampir Rampung

F-PG DPRD Deliserdang Minta DAS Sungai Ular Jadi Area Persawahan dalam RTRW

10 Tahun Irigasi Gunung Karo Rusak, 600 Ha Persawahan Kekeringan

Saluran Irigasi Rusak, Ratusan Hektare Persawahan di Girsang Sipangan Bolon Alih Fungsi