Mengakselerasi Good Governance Melalui Implementasi KUHP dan Reformasi KUHAP

Barda Nawawi Arief (2012) dalam berbagai kajian hukum pidana menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum nasional yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan keadilan sosial. Hukum pidana tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana penghukuman, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan sosial yang berperan menjaga keteraturan dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

KUHP nasional juga mengakomodasi berbagai prinsip baru yang mencerminkan perkembangan pemikiran hukum pidana kontemporer. Salah satu di antaranya adalah penguatan konsep individualisasi pidana, yakni prinsip bahwa penjatuhan pidana harus mempertimbangkan secara komprehensif kondisi pelaku, dampak sosial perbuatan, serta kepentingan korban. Selain itu, KUHP baru memperluas penggunaan pidana alternatif yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih proporsional dan berorientasi pada pemulihan.

Efektivitas hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma yang diatur dalam hukum pidana materiil, tetapi juga sangat bergantung pada mekanisme penegakan hukum yang diatur dalam hukum acara pidana. Reformasi hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia.

KUHAP yang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang selama beberapa dekade menjadi dasar hukum bagi proses peradilan pidana. Pembaruan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan sistem peradilan pidana dengan perkembangan hukum modern, kebutuhan perlindungan hak asasi manusia, serta dinamika sosial yang semakin kompleks.

Prosedur peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan akuntabel. Hukum acara pidana berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Tanpa prosedur yang jelas dan transparan, proses penegakan hukum berpotensi menimbulkan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat.

Andi Hamzah (2008) menjelaskan bahwa hukum acara pidana merupakan instrumen fundamental yang menentukan bagaimana hukum pidana diterapkan dalam praktik peradilan. Pembaruan KUHAP harus mampu menjamin keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam proses peradilan pidana.

Bos Bank Century Gugat KUHAP ke MK

Peneliti ICW: Revisi KUHP Ancam Kriminalisasi Pegiat Korupsi

DPR Siapkan Pasal dalam RUU KUHP untuk Memperkuat KPK

Khawatir RUU KUHP Lemahkan Pemberantasan Korupsi, KPK Surati Jokowi

Panja RUU KUHP Masih Mencari Formulasi Terbaik Atas Pasal Penghinaan Terhadap Presiden

2 Pasal Penghinaan Presiden Disetujui Masuk KUHP