Fotokopi dan Scan e-KTP Bisa Berujung Pidana, Ini Penjelasan Dukcapil

Jakarta(harianSIB.com)

Fotokopi dan memindai (scan) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) sering dilakukan untuk berbagai keperluan persyaratan administrasi.

Namun, belakangan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, memperingatkan bahwa aktivitas tersebut berpotensi melanggar pidana.

Hal itu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP.

"Yang sebenarnya, KTP-el itu tidak lagi perlu difotokopi, karena sebenarnya itu juga pelanggaran terhadap PDP (Perlindungan Data Pribadi) sebenarnya," kata dia, mengutip Kompas.com, Minggu (10/5/2026).

Baca Juga:

• Perwira Polisi Keluhkan Pengurusan e-KTP di Tanjungmorawa, Ini Penjelasan Pemkab Deliserdang

Dia menjelaskan, Pasal 65 UU PDP mengatur bahwa menyebarkan data pribadi, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP bukan miliknya adalah tindak melawan hukum. Sanksinya diatur pula dalam Pasal 67 yang menyatakan bahwa siapa pun yang menyalahgunakan data pribadi dapat dikenai penjara 5 tahun dan denda Rp 5 miliar.

*Scan e-KTP juga bisa dipidana

Pedangdut Bantah Peras Pejabat tapi Hartanya Berdasarkan Nikah Siri

Palsukan Buku Nikah, Ibu dan Anak Ditangkap Polisi

Ir Parlaungan Simangunsong: Alasan Blanko e-KTP Kosong Sangat Konyol, Kejar ke Kemendagri

Menag: Kartu Nikah Bukan Pengganti Buku Nikah

Kadis Dukcapil: Blanko e-KTP Masih Kosong, Pemko Medan Butuh 101.000 Lembar

Pemerintah Anggarkan Rp 1 M untuk Cetak Sejuta Kartu Nikah