Mahasiswa Minta Polisi Usut Proses Pengesahan Perda RTRW Riau

Pekanbaru (SIB) -Sekitar 25 mahasiswa yang menamakan dirinya Gerakan Mahasiswa Bela Rakyat (Gembara) mendatangi Mapolda Riau di Jalan Sudirman Pekanbaru, Kamis (28/9), meminta polisi mengusut proses pengesahan Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau karena dinilai terindikasi ada praktik korupsi.

Massa datang dengan membawa sejumlah spanduk dan poster serta membagi-bagikan selebaran berisi sikap massa.  Dengan pengawalan polisi, massa kemudian melakukan orasi di depan pintu gerbang Mapolda yang sudah ditutup dan dijaga petugas.

Hendro Mulyono selaku koordinator aksi mengatakan, pihaknya menolak pengesahan Ranperda RTRW Provinsi Riau oleh DPRD Riau karena proses penyusunan dan pembahasan tidak transparan dan tidak berkeadilan bagi rakyat dan lingkungan hidup.  Menurut massa, Ranperda RTRW Riau hanya berpihak kepada kepentingan ekonomi saja.

"Dari sembilan juta hektare luas Provinsi Riau yang disepakati dalam Ranperda RTRW, delapan juta hektare lebih merupakan fungsi budi daya.  RTRW memihak kepada kepentingan ekonomi dengan mengesampingkan kepentingan masyarakat daerah dan masyarakat adat yang bergantung kepada hutan. RTRW membuat korporasi menikmati keuntungan dan di sisi lain rakyatlah yang menderita," katanya.

Menurut massa, Pansus RTRW yang dibentuk DPRD Riau tidak transparan sehingga publik termasuk mahasiswa tidak bisa melakukan kontrol dan memberi masukan saat penyusunan RTRW. 

Usai menyampaikan aspirasinya karena tidak ada perwakilan Polda yang memberikan tanggapan, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib setelah berjanji akan datang kembali dengan massa yang lebih besar lagi jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti. 

Perda RTRW Provinsi Riau telah disahkan dalam rapat paripurna DPRD Riau dipimpin Wakil Ketua Sunaryo dan turut dihadiri Wakil Gubernur Wan Thamrin Hasyim, Senin (25/9) di Pekanbaru. (G11/l)